Gus Lilur Dukung Kepengurusan PBNU Profesional dan Inklusif

Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Gus Lilur mendukung Ketua Umum PBNU, Gus Kikin, menyusun kepengurusan yang profesional, inklusif, dan representatif secara nasional. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Kamis, 10 September 2026, saat Gus Lilur menekankan pentingnya kapasitas, integritas, serta keterwakilan kader NU dari berbagai daerah dalam susunan pengurus.

Kriteria kepengurusan: profesionalisme dan meritokrasi

Gus Lilur menyatakan penyusunan pengurus PBNU harus mengutamakan kapasitas dan integritas. Menurutnya, kewenangan menentukan jajaran pengurus berada pada Ketua Umum sesuai kebutuhan organisasi.

"Penyusunan kepengurusan PBNU harus bertumpu pada indikator profesionalisme dan meritokrasi,"

Ia menilai NU sebagai organisasi multisektoral butuh kepemimpinan yang adaptif dan teruji agar mampu menjawab tantangan internal dan eksternal.

Pertimbangan pengalaman dan keterwakilan daerah

Menanggapi munculnya sejumlah nama dalam bursa kepengurusan, termasuk figur seperti Lukman Edy yang dikaitkan dengan posisi Sekretaris Jenderal, Gus Lilur menyebut pengalaman di pemerintahan atau organisasi relevan jika sesuai kebutuhan PBNU.

"Kehadiran figur dengan portofolio kepemimpinan yang kuat adalah bentuk pemanfaatan modal manusia yang rasional. Sinergi antara Ketua Umum dan jajarannya harus dinilai dari efektivitas kerja serta komitmen terhadap khittah NU,"

Selain kapasitas individu, Gus Lilur menekankan struktur PBNU harus mencerminkan keterwakilan kader dari berbagai wilayah Indonesia. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan menjangkau kebutuhan warga NU di daerah.

Harapan untuk proses yang cepat dan fokus pada program

Gus Lilur mengajak seluruh elemen NU memberi ruang kepada kepemimpinan baru untuk menjalankan mandat hasil Muktamar. Ia berharap proses penyusunan kepengurusan tidak berlarut agar PBNU dapat segera fokus pada konsolidasi dan program kerja.

"Saatnya PBNU melangkah ke fase konsolidasi strategis. Sehingga kepemimpinan baru menjalankan mandat Muktamar,"

Secara ringkas, pandangan Gus Lilur menempatkan kapasitas, integritas, keterwakilan wilayah, dan efektivitas kerja sebagai kriteria utama. Ia meminta agar keputusan kepengurusan menyeimbangkan kontribusi historis daerah seperti Jawa Timur dengan asas keberimbangan nasional.

Dengan komposisi pengurus yang profesional dan inklusif, diharapkan PBNU mampu mempercepat konsolidasi organisasi dan meningkatkan respons terhadap kebutuhan warga NU di seluruh Indonesia.