Perlindungan Kontrak dan Data Jadi Sorotan pada Skema DSI
Jakarta — Praktisi intelijen Achmad Adipati Karnaeidjaja menilai perlindungan kontrak dagang dan data bisnis harus dipastikan sebelum PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dijalankan sebagai eksportir tunggal. Pernyataan itu disampaikan pada Kamis, 4 Juni 2026, sebagai respons terhadap rencana pembentukan DSI.
Kekhawatiran atas aset nonfisik eksportir
Adipati mengatakan data pembeli, kontrak perdagangan, dan jaringan bisnis merupakan aset strategis bernilai tinggi bagi eksportir nasional. Karena itu, pengelolaan data ekspor harus dilengkapi mekanisme perlindungan yang jelas untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha.
"Siapa yang menjamin buyer tidak akan direbut? Kemudian, siapa menjamin kontrak dagang tidak bocor kepada pesaing?"
Ia menilai pemerintah belum memberi penjelasan memadai mengenai perlindungan aset nonfisik. Meski demikian, Adipati mengapresiasi upaya pemerintah memperbaiki tata kelola ekspor sumber daya alam.
Risiko perdagangan dan kebutuhan pengawasan
Adipati mengingatkan bahwa skema eksportir tunggal membawa risiko perdagangan. Penurunan harga komoditas global atau gagal bayar pembeli dapat menimbulkan beban besar bagi negara dan pelaku usaha.
"Negara berpotensi menanggung risiko besar ketika harga komoditas global turun atau terjadi gagal bayar pembeli,"
Untuk itu, ia menyarankan adanya pengawasan berlapis terhadap lembaga yang akan mengelola transaksi bernilai besar. Bentuk pengawasan yang diusulkan melibatkan berbagai pihak.
- Auditor independen
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- KPK
- PPATK
- BPKP
Rekomendasi lembaga pengawas independen
Sebagai alternatif, Adipati mengusulkan pembentukan lembaga pengawas ekspor berbentuk Badan Layanan Umum yang independen secara nasional. Lembaga ini akan bertugas memvalidasi harga, mengawasi devisa ekspor, dan menjaga keamanan data perdagangan.
"Sehingga negara tetap dapat menjalankan fungsi pengawasan tanpa mengambil alih hak ekonomi eksportir yang sah. Model tersebut mampu memperkuat tata kelola ekspor sekaligus menjaga perlindungan kontrak dan data bisnis,"
Implikasi dan langkah selanjutnya
Adipati menekankan desain kelembagaan DSI harus menyeimbangkan fungsi pengawasan negara dan kepentingan eksportir nasional. Tanpa kepastian hukum dan mekanisme perlindungan, skema ini berisiko merusak kepercayaan pelaku usaha.
Selain itu, perhatian pada praktik seperti transfer pricing dan manipulasi dokumen perlu dipadukan dengan perlindungan hak ekonomi eksportir. Langkah itu penting untuk menjaga stabilitas penerimaan devisa dan keberlanjutan bisnis ekspor.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...