Pemerintah Pastikan Perlindungan Ketua Komnas HAM Papua

Pemerintah memastikan memberikan perlindungan kepada Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua menyusul adanya ancaman terhadap lembaga tersebut. Pernyataan ini disampaikan Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai pada konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Rabu, 9 September 2026. Langkah ini dimaksudkan agar Komnas HAM Perwakilan Papua dapat terus menjalankan tugas pemantauan dan penegakan hak asasi manusia secara optimal dan aman.

Alasan pemberian perlindungan

Perlindungan diberikan setelah muncul ancaman yang dinilai berpotensi mengganggu kerja penegakan HAM di Papua. Menteri Pigai mengatakan perlindungan diperlukan agar petugas dan pembela HAM dapat bekerja tanpa intimidasi. Ia menegaskan bahwa posisi Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua adalah bagian dari pelaksanaan pembangunan dan pemenuhan HAM.

Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua dilindungi. Negara harus memastikan ada perlindungan terhadap Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua

Kronologi dan konteks

Menurut penjelasan Menteri, ancaman muncul setelah Komnas HAM menyampaikan temuan di lapangan terkait peristiwa di wilayah pedalaman Papua. Peristiwa itu dilaporkan menyebabkan sedikitnya sepuluh orang meninggal dunia. Penyampaian fakta lapangan oleh Ketua Komnas HAM disebut berpotensi menyinggung perasaan pihak-pihak tertentu, dan hal ini menjadi latar munculnya reaksi yang mengarah pada ancaman.

Memang pernah Ketua Komnas HAM menyampaikan fakta peristiwa di lapangan. Itu sedikit menyinggung perasaan pihak-pihak tertentu

Imbauan kepada publik

Menanggapi kekhawatiran publik, Menteri Pigai meminta masyarakat untuk tidak langsung menuduh pihak tertentu sebagai pelaku ancaman. Ia menekankan pentingnya proses hukum dan penyelidikan sebagai dasar penentuan fakta. Dengan demikian, tuduhan prematur dapat dihindari dan proses penegakan hukum dapat berjalan sesuai ketentuan.

Tapi kita tidak usah susah menuduh. Tidak usah dulu susah sebelum kepolisian melakukan penyelidikan

Dampak terhadap citra internasional

Pigai juga mengingatkan bahwa ancaman terhadap pembela HAM berisiko merusak citra Indonesia di mata internasional. Menurutnya, perlindungan terhadap petugas HAM penting untuk memastikan tugas penegakan HAM berjalan secara aman, profesional, dan berkelanjutan. Hal ini relevan bagi hubungan luar negeri dan posisi Indonesia dalam forum internasional mengenai hak asasi manusia.

Karena kalau ancaman terhadap pembelaan hak asasi manusia, ancaman terhadap petugas pelaksanaan pembangunan hak asasi manusia. Maka itu tidak baik bagi mata internasional

Langkah selanjutnya

Kementerian HAM menyatakan akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan penyelidikan berjalan. Keputusan pemberian perlindungan juga dipandang sebagai upaya preventif untuk menjaga kelangsungan pemantauan HAM di Papua. Masyarakat diminta menunggu hasil penyelidikan resmi sebelum mengambil kesimpulan.

Kementerian dan kepolisian akan memantau perkembangan penyelidikan untuk memastikan perlindungan terhadap petugas penegakan HAM berlanjut.