Pemerintah Tambah 1 Juta Ton Beras SPHP untuk Jaga Harga

Pemerintah memperkuat pasokan beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan menambah alokasi beras medium sebesar 1 juta ton untuk menjaga stabilitas harga di tengah musim kemarau yang dipengaruhi El Nino, kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, di Jakarta, Selasa 8 September 2026.

Penambahan alokasi SPHP

Keputusan penambahan alokasi beras SPHP medium itu diambil dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan pada 7 September 2026. Kebijakan bertujuan memperbesar pasokan yang dapat disalurkan ke pasar dan meredam tekanan harga akibat cuaca kering.

"Pemerintah memperkuat pasokan beras melalui program SPHP. Penguatan dilakukan dengan menambah alokasi SPHP beras medium sebesar 1 juta ton untuk memperbesar pasokan yang dapat disalurkan ke pasar,"

Perluasan distribusi dan prioritas penyaluran

Ketut menyatakan masih ada sisa kuota penyaluran SPHP sekitar 80 ribu ton yang perlu segera dimanfaatkan. Sisa alokasi itu didorong diprioritaskan untuk pasar rakyat dan ritel modern agar beras SPHP lebih mudah diakses masyarakat.

Langkah ini diharapkan menjadi alternatif beras dengan harga terjangkau saat permintaan pangan meningkat.

Instrumen stabilisasi yang berjalan simultan

Pemerintah menjalankan beberapa instrumen stabilisasi secara bersamaan untuk mengendalikan harga. Instrumen tersebut meliputi:

• Penyaluran beras SPHP
• Operasi pasar
• Gerakan Pangan Murah (GPM)
• Pengawasan harga dan mutu beras

"Dengan demikian, pengendalian harga tidak hanya dilakukan melalui bantuan pangan kepada masyarakat. Tetapi juga melalui penguatan pasokan dan perluasan titik distribusi beras yang dapat dijangkau konsumen,"

Gerakan Pangan Murah dan lokasi pelaksanaan

Intervensi juga dikuatkan lewat GPM, khususnya di daerah yang menunjukkan tekanan harga tinggi berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Pemerintah mendorong daerah untuk tidak ragu menggelar GPM di lokasi strategis yang mudah dijangkau masyarakat.

"Gerakan pangan murah dan lokasinya bisa di mana saja, tidak harus memerlukan sewa, bisa di kecamatan, kantor kelurahan, atau kantor-kantor yang strategis sehingga masyarakat bisa membeli dengan mudah,"

Badan Pangan Nasional mencatat GPM telah dilaksanakan sebanyak 8.206 kali selama Januari hingga 4 September 2026, tersebar di 38 provinsi dan 450 kabupaten/kota.

Pengawasan harga dan mutu beras

Pemerintah mengaktifkan kembali Satgas Pengawasan Harga dan Mutu Beras yang melibatkan Bapanas, Satgas Pangan Polri, dan Perum Bulog, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah.

"Kalau penguatan, Bapak Kepala Bapanas sekaligus Mentan sudah membentuk kembali yang namanya Satgas Pengawasan Harga dan Mutu Beras untuk mengendalikan harga beras sehingga penegakan pengawasan akan diperketat,"

Situasi inflasi dan implikasi

Badan Pusat Statistik mencatat inflasi bulanan Agustus 2026 terhadap Juli 2026 sebesar 0,21%, dan inflasi tahunan tercatat 3,19%. Komoditas beras mengalami inflasi bulanan 0,42% dengan andil terhadap inflasi nasional sebesar 0,02%.

Meskipun ada kenaikan harga beras, inflasi tahunan 3,19% masih berada dalam rentang sasaran pemerintah (1,5–3,5%). Kombinasi penambahan pasokan, penyebaran GPM, dan pengawasan diharapkan menahan gejolak harga pangan agar tetap terkendali.