Evita Soroti Tumpang Tindih SNI dan ISPO, Khawatirkan Pekebun Kecil

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta klarifikasi tentang pembagian fungsi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) agar tidak terjadi tumpang tindih sertifikasi dan audit. Pertanyaan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Panja tentang Standardisasi Nasional dengan pakar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 8 September 2026. Ia juga mengangkat kekhawatiran soal beban biaya dan perlindungan bagi pekebun kecil serta integritas sistem data SI ISPO.

Pertanyaan soal tumpang tindih SNI dan ISPO

Evita menekankan perlunya pembagian fungsi yang jelas antara SNI dan ISPO. Tujuannya agar proses sertifikasi tidak menggandakan pekerjaan dan biaya bagi pelaku usaha.

Bagaimana pembagian fungsi yang tegas antara SNI dan ISPO agar tidak terjadi tumpang tindih standar sertifikasi dan audit? Kemudian apakah hasil sertifikasi SNI nantinya dapat langsung menjadi bagian daripada pembuktian kepatuhan terhadap ISPO?

Jika bukti dari satu sertifikasi dapat dipakai untuk memenuhi persyaratan lain, maka potensi efisiensi besar bisa tercipta. Namun hal ini harus dijelaskan agar tidak menimbulkan kekaburan regulasi dan inkonsistensi audit.

Perlindungan pekebun kecil dan beban biaya

Salah satu fokus Evita adalah bagaimana SNI disusun agar tetap memenuhi tuntutan internasional tanpa memberatkan pekebun kecil. Ia meminta desain standar yang sederhana, terjangkau, dan tidak memutus akses pekebun kecil ke rantai pasok.

Bagaimana desain SNI yang tetap memenuhi standar internasional tetapi sederhana, terjangkau, dan tidak menyebabkan perkebunan kecil tersingkir secara rantai pasok. Siapa nih yang harus menanggung biaya pemetaan, pendampingan, dan sertifikasinya?

Evita memetakan komponen biaya yang perlu mendapat perhatian. Pertanyaan kuncinya meliputi:

• Siapa menanggung biaya pemetaan lahan?
• Siapa pembiaya pendampingan teknis bagi pekebun kecil?
• Bagaimana mekanisme pembiayaan sertifikasi agar terjangkau?

Tanpa jawaban yang tegas, risikonya adalah semakin banyak pekebun kecil yang tersisih dari rantai pasok berkelanjutan.

Integrasi SI ISPO dan independensi verifikasi

Evita juga mendalami aspek teknis dan tata kelola data, khususnya integrasi Sistem Informasi Indonesian Sustainable Palm Oil (SI ISPO) dan independensi sistem verifikasi.

Pertanyaan yang diajukan meliputi penanggung jawab integrasi data, pembagian kewenangan antar kementerian dan lembaga, serta jaminan akurasi dan keamanan data. Kepastian atas hal ini penting untuk menjaga kredibilitas sistem sertifikasi dan hasil audit.

Komisi VII meminta penjelasan lanjutan dari pihak terkait agar rancangan dan pelaksanaan SNI sejalan dengan tujuan keberlanjutan tanpa mengorbankan akses dan kesejahteraan pekebun kecil. Rapat Panja akan menjadi forum untuk mendalami opsi teknis dan skema pendanaan sebelum rekomendasi final disusun.