Kementerian Kehutanan Perkuat Pasar Karbon Indonesia lewat Lokakarya CCPs

Kementerian Kehutanan menggelar lokakarya peningkatan pemahaman Core Carbon Principles (CCPs) pada 1–2 September 2026 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Kegiatan ini bertujuan memperkuat integritas dan transparansi pasar karbon Indonesia melalui peningkatan kapasitas pemangku kepentingan.

Kolaborasi antara instansi dan lembaga internasional

Lokakarya diselenggarakan oleh Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIII bekerja sama dengan Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM). Kegiatan ini menjadi seri pertama dalam rangkaian kolaborasi antara Kementerian Kehutanan dan ICVCM.

Peserta dan materi

Acara diikuti sekitar 80 peserta dari berbagai unsur yang terkait pasar karbon. Peserta datang dari instansi pusat dan daerah serta pelaku langsung di lapangan.

• Pemerintah pusat
• Pemerintah daerah
• Pengelola dan pengembang proyek karbon
• Lembaga pendamping

Materi lokakarya meliputi metodologi CCPs, pengukuran, pelaporan, verifikasi, pengelolaan risiko, serta prinsip kualitas kredit karbon. Tujuan materi adalah memberikan panduan teknis dan meningkatkan kapasitas operasional peserta.

"Melalui lokakarya, peserta mendapatkan pemahaman mengenai Core Carbon Principles atau CCPs. Materi mencakup metodologi, pengukuran, pelaporan, verifikasi, pengelolaan risiko, serta prinsip kualitas kredit karbon," ujar Tuti Herawati, mewakili Kepala BP2SDM.

Alasan strategis dan harapan

Sektor kehutanan dan penggunaan lahan memiliki potensi besar dalam aksi mitigasi perubahan iklim. Oleh sebab itu, penguatan tata kelola pasar karbon dianggap strategis untuk memastikan potensi tersebut dimanfaatkan secara berkelanjutan.

"Indonesia memiliki modal yang besar berupa hutan dan potensi aksi mitigasi. Namun, potensi tersebut perlu didukung integritas, tata kelola, dan kapasitas yang kuat," kata Edo Mahendra, Penasihat Utama Menteri Kehutanan.

Pemerintah berharap pasar karbon tidak semata menjadi instrumen ekonomi. Pengembangan yang berkualitas diharapkan mendorong pengelolaan hutan berkelanjutan dan memperkuat pembiayaan aksi iklim, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.

Langkah ke depan

Kementerian menyatakan komitmen untuk terus memperkuat sumber daya manusia dan mekanisme tata kelola pasar karbon. Kolaborasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas teknis akan menjadi fokus agar ekosistem perdagangan karbon memenuhi prinsip kualitas, transparansi, akuntabilitas, dan integritas lingkungan.

Dengan langkah ini, pemerintah menargetkan peningkatan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan terhadap pasar karbon nasional, serta kontribusi nyata terhadap pencapaian target iklim Indonesia.