Lamongan Luncurkan IN-KOMPPAK untuk Tekan Perkawinan Anak
Lamongan — Pemerintah Kabupaten Lamongan memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak melalui inovasi digital IN-KOMPPAK. Langkah ini menghadirkan dashboard publik untuk memantau data dispensasi kawin secara real-time. Pemerintah berharap transparansi data mempercepat intervensi dan menurunkan angka pernikahan dini.
IN-KOMPPAK: Dashboard Publik
Pemkab Lamongan mengoperasikan IN-KOMPPAK sebagai sistem komunikasi dan pemantauan. Platform ini menampilkan data pengajuan dispensasi kawin (Diska) yang bisa diakses oleh masyarakat luas. Tujuannya menyediakan informasi akurat untuk perencanaan program dan respons cepat di lapangan.
"Kami mengedepankan keterbukaan informasi melalui IN-KOMPPAK. Dashboard ini memungkinkan masyarakat untuk memantau data secara real-time,"
Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara menyebut data sementara menunjukkan adanya 1.228 pengajuan dispensasi kawin yang menjadi fokus penanganan. Angka ini dijadikan dasar prioritas intervensi terintegrasi.
Hasil dan Penghargaan
Upaya pencegahan perkawinan anak di Lamongan menunjukkan hasil positif. Pada 2025, tercatat nol kasus perkawinan anak di 357 desa. Pencapaian itu mendorong Lamongan meraih predikat Kabupaten Layak Anak Nindya.
Keberhasilan ini juga diperkuat dengan pengakuan nasional terhadap layanan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak, SPIKER PERAK, yang mendapatkan Innovative Government Award (IGA) 2025.
Program Prioritas dan Intervensi
Keberlanjutan penurunan angka disebabkan oleh integrasi program prioritas daerah. Intervensi dilaksanakan lintas sektor untuk membahas akar permasalahan secara simultan.
- Lamongan Sehat: Menjamin layanan kesehatan remaja dan keluarga.
- Perintis: Perluasan akses pendidikan agar anak tetap sekolah.
- Generasi Emas: Pembinaan kualitas sumber daya manusia masa depan.
Gabungan data makro dari IN-KOMPPAK dan gerakan mitigasi di lapangan memungkinkan Pemkab merespons lebih cepat. Hal ini juga membantu menentukan sasaran program pemberdayaan bagi remaja berisiko.
Prospek dan Tantangan ke Depan
Pemkab optimistis angka dispensasi kawin akan terus menurun seiring pemanfaatan data terbuka dan penguatan layanan. Namun, tantangan tetap ada pada pengawasan berkelanjutan dan keterlibatan keluarga serta komunitas.
Ke depan, pemerintah daerah akan memperluas kolaborasi antarinstansi untuk memastikan intervensi berbasis bukti berjalan konsisten. Tujuan akhirnya adalah melahirkan generasi muda yang tangguh, berpendidikan, dan sejahtera.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
DPR Minta Pengusutan Tuntas Kekerasan Ibu terhadap Anak di Pamekasan
DPR minta polisi mengusut tuntas kasus kekerasan ibu terhadap anak di Pademawu, Pamekasan, termasuk pemeriks...
PDI Perjuangan: Perubahan APBD Sumenep Harus Pro Rakyat
Fraksi PDI Perjuangan minta Perubahan APBD Sumenep 2026 tetap berpihak pada rakyat meski PAD naik dan belanj...
Surabaya Minta Perlindungan untuk Pedagang Pasar Tradisional
DPRD Surabaya dan APPSI minta pemerintah lindungi pedagang pasar tradisional dari tekanan pasar modern, dari...
DPRD Jember Minta Pangkas Anggaran Rp2,8 Miliar untuk Stiker Bantuan
DPRD Jember minta Pemkab memangkas anggaran Rp2,8 miliar untuk stiker bantuan dan mengusulkan satu jenis sti...
Jaranan Hiasi Peringatan Kemerdekaan di Trenggalek
Ribuan warga menyaksikan pagelaran jaranan di halaman DPC PDI Perjuangan Trenggalek, 17 Agustus 2026, sebaga...
ASN Banyuwangi Berbagi daftarkan 1.144 pekerja informal ke BPJS
ASN Banyuwangi Berbagi mendaftarkan 1.144 pekerja informal ke BPJS Ketenagakerjaan pada 17 Agustus 2026 untu...