Ketua DPD RI: Pemerintah Pusat Harus Terus Perhatikan Daerah

Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mendesak pemerintah pusat untuk terus memberi perhatian pada daerah, khususnya soal penanganan bencana dan alokasi anggaran. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2026, menanggapi gempa besar yang mengguncang Nusa Tenggara Timur dan Sumatra Utara.

Sikap Ketua DPD RI

Sultan menegaskan daerah harus menjadi prioritas pemerintah pusat dalam kondisi apapun. Ia menyoroti pentingnya perhatian anggaran bagi daerah terdampak bencana agar pemulihan berjalan lancar. Menurutnya, perhatian itu tidak boleh sekadar retorika tetapi harus diikutkan dengan alokasi fiskal yang nyata.

"Ini juga yang kami underline, bahwa memang ya, daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih. Termasuk perhatian anggaran,"

Respons pemerintah terhadap gempa

Sultan memuji respons cepat pemerintah pusat atas gempa magnitudo 7,7 yang melanda Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026. Ia juga menyebut respons serupa diberikan untuk gempa magnitudo 6,4 di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, yang terjadi pada hari yang sama. Menurutnya, pemerintah telah menunjukkan quick response sekaligus memberikan perhatian publik melalui momentum kenegaraan.

"Tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta tadi disampaikan betul bahwa pesannya (Presiden Prabowo), juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatra maupun di NTT, dan respon juga quick response kok,"

Implikasi anggaran dan harapan

Sultan meminta agar alokasi anggaran untuk daerah terdampak segera diprioritaskan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Ia mengingatkan bahwa penanganan darurat harus diikuti program pemulihan jangka panjang, termasuk perbaikan infrastruktur dan dukungan pelayanan dasar. Jika alokasi anggaran tertunda, proses rehabilitasi dan pemulihan ekonomi lokal berisiko melambat.

Dengan demikian, DPD mendesak koordinasi lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah serta transparansi penggunaan anggaran bencana. Harapannya, perhatian yang konsisten ini mempercepat pemulihan korban dan wilayah terdampak.