ESDM Percepat Ketahanan Energi Lewat CNG dan B50

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat langkah membangun ketahanan energi nasional dengan memperluas pemanfaatan CNG dan mempercepat implementasi B50. Pengumuman itu disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat forum energi di Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026, sebagai upaya mengurangi ketergantungan impor energi akibat ketidakpastian geopolitik global.

Mengapa percepatan diperlukan

Pemerintah menilai kondisi geopolitik dunia sulit diprediksi dan berdampak langsung pada rantai pasok serta harga energi. Untuk itu, penguatan sumber energi domestik dinilai penting demi menjaga stabilitas pasokan dan keuangan negara.

Salah satu fokus adalah mengurangi tekanan impor LPG, BBM, dan minyak mentah dengan memaksimalkan sumber daya dalam negeri.

Pengembangan CNG sebagai alternatif LPG subsidi

Salah satu program strategis adalah mengembangkan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai pengganti LPG subsidi 3 kilogram. Program ini sudah memasuki tahap uji coba ketiga dan memanfaatkan pasokan gas domestik yang melimpah.

Pemerintah menilai CNG menawarkan biaya lebih kompetitif dan berpotensi mengurangi pengeluaran devisa.

"LPG ini nggak ada cara lain untuk kita mengurangi devisa yang keluar dan mengurangi subsidi. Harus ada namanya bauran energi, makanya kita dorong sekarang CNG,"

Bahlil menyebut penggunaan CNG bisa lebih murah sekitar 30–40 persen dibandingkan LPG.

Percepatan implementasi B50 dan target Juli 2026

Pemerintah juga mempercepat kebijakan biodiesel B50 yang ditargetkan mulai beredar pada Juli 2026. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi impor solar dan sekaligus meningkatkan pemanfaatan minyak sawit dalam negeri.

"Besok Juli akan kita resmikan B50. Itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita,"

Bahlil menegaskan B50 akan menjadi fondasi untuk menghentikan impor solar pada tahun ini dan memperkuat neraca perdagangan serta nilai tambah sektor sawit.

Langkah lain dan prospek ke depan

Selain CNG dan B50, pemerintah membuka opsi diversifikasi sumber impor energi melalui kajian potensi impor minyak mentah dari beberapa negara. Di sektor hulu migas, percepatan proyek strategis seperti pengembangan blok-blok besar tetap menjadi prioritas meski menghadapi tantangan pelaksanaan.

Secara garis besar, strategi pemerintah meliputi:

• Pengurangan impor LPG dan BBM
• Perluasan penggunaan CNG untuk domestik
• Implementasi B50 untuk menggantikan solar impor
• Percepatan proyek hulu migas strategis

Jika langkah ini berhasil, Indonesia diharapkan mampu mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan dan meningkatkan kedaulatan energi dalam waktu menengah.