ESDM Percepat Ketahanan Energi Lewat CNG dan B50
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat langkah membangun ketahanan energi nasional dengan memperluas pemanfaatan CNG dan mempercepat implementasi B50. Pengumuman itu disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat forum energi di Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026, sebagai upaya mengurangi ketergantungan impor energi akibat ketidakpastian geopolitik global.
Mengapa percepatan diperlukan
Pemerintah menilai kondisi geopolitik dunia sulit diprediksi dan berdampak langsung pada rantai pasok serta harga energi. Untuk itu, penguatan sumber energi domestik dinilai penting demi menjaga stabilitas pasokan dan keuangan negara.
Salah satu fokus adalah mengurangi tekanan impor LPG, BBM, dan minyak mentah dengan memaksimalkan sumber daya dalam negeri.
Pengembangan CNG sebagai alternatif LPG subsidi
Salah satu program strategis adalah mengembangkan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai pengganti LPG subsidi 3 kilogram. Program ini sudah memasuki tahap uji coba ketiga dan memanfaatkan pasokan gas domestik yang melimpah.
Pemerintah menilai CNG menawarkan biaya lebih kompetitif dan berpotensi mengurangi pengeluaran devisa.
"LPG ini nggak ada cara lain untuk kita mengurangi devisa yang keluar dan mengurangi subsidi. Harus ada namanya bauran energi, makanya kita dorong sekarang CNG,"
Bahlil menyebut penggunaan CNG bisa lebih murah sekitar 30–40 persen dibandingkan LPG.
Percepatan implementasi B50 dan target Juli 2026
Pemerintah juga mempercepat kebijakan biodiesel B50 yang ditargetkan mulai beredar pada Juli 2026. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi impor solar dan sekaligus meningkatkan pemanfaatan minyak sawit dalam negeri.
"Besok Juli akan kita resmikan B50. Itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita,"
Bahlil menegaskan B50 akan menjadi fondasi untuk menghentikan impor solar pada tahun ini dan memperkuat neraca perdagangan serta nilai tambah sektor sawit.
Langkah lain dan prospek ke depan
Selain CNG dan B50, pemerintah membuka opsi diversifikasi sumber impor energi melalui kajian potensi impor minyak mentah dari beberapa negara. Di sektor hulu migas, percepatan proyek strategis seperti pengembangan blok-blok besar tetap menjadi prioritas meski menghadapi tantangan pelaksanaan.
Secara garis besar, strategi pemerintah meliputi:
- Pengurangan impor LPG dan BBM
- Perluasan penggunaan CNG untuk domestik
- Implementasi B50 untuk menggantikan solar impor
- Percepatan proyek hulu migas strategis
Jika langkah ini berhasil, Indonesia diharapkan mampu mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan dan meningkatkan kedaulatan energi dalam waktu menengah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...