Wagub Sumut Minta Percepatan Pembangunan Huntap dan Fasilitas Pendukung

Medan – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, meminta percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana, sekaligus penyediaan infrastruktur pendukung dan fasilitas umum. Permintaan itu disampaikan dalam rapat monitoring dan evaluasi percepatan pembangunan huntap pascabencana 2025 di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Jumat (9/10). Surya menekankan bahwa pemulihan pascabencana tidak cukup hanya membangun rumah; akses jalan, jembatan, air bersih, listrik, dan sanitasi juga harus tersedia.

Standar keselamatan dan verifikasi data

Surya meminta pemerintah kabupaten/kota memastikan kesiapan lahan, kejelasan status hukum, dan kesesuaian tata ruang sebelum pembangunan dimulai. Ia menegaskan lokasi harus aman dari potensi bencana berulang dan hunian memenuhi standar keselamatan. Hunian juga wajib dilengkapi akses air bersih, sanitasi, listrik, drainase, dan layanan dasar.

"Membangun kembali rumah berarti membangun kembali tempat masyarakat memulai kehidupannya, memulihkan rasa aman, serta mengembalikan harapan untuk menata masa depan," ujar Surya.

Surya mengingatkan perlunya koordinasi kuat antar pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga, dan lembaga kemanusiaan. Selain itu, data penerima manfaat wajib diverifikasi dan divalidasi agar bantuan tepat sasaran dan terpantau secara berkala.

Progres pembangunan dan pihak terlibat

Beberapa pihak telah aktif membangun huntap di Sumut. Yayasan Buddha Tzu Chi membangun hunian di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Tapanuli Utara. Posko Bencana Provinsi Sumut membangun 100 unit, sedangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menangani 792 unit.

Data kerusakan dan target huntap

Berdasarkan data Posko Nasional Satgas PRRP, lebih dari 184.000 rumah mengalami kerusakan di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat. Dari target 57.027 unit huntap, hingga awal Oktober 2026 sebanyak 2.085 unit telah rampung dan 1.882 unit lainnya dalam tahap konstruksi. BNPB mengawal 27.809 unit huntap dengan skema in situ.

Arahan percepatan dan langkah teknis

Ronny Hutahayan, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemulihan pascabencana. Menurutnya, target pembangunan huntap dipercepat menjadi dua tahun dari rencana awal tiga tahun. Arahan tersebut menuntut sinkronisasi alokasi anggaran, pasokan material, dan kapasitas pelaksana di lapangan.

Ronny Hutahayan: "Target percepatan menuntut penyelarasan alokasi anggaran, material, hingga kapasitas pelaksana di lapangan."

Kemenko menekankan langkah teknis seperti percepatan kepastian lahan, validasi data penerima manfaat, perencanaan rantai pasok material, serta penerapan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). Pelibatan tenaga kerja lokal dan UMKM serta pembangunan hunian paralel dengan layanan dasar juga diutamakan untuk efisiensi.

Hadirin dan koordinasi lintas lembaga

Rapat dihadiri langsung dan virtual oleh pejabat Kemenko Infrastruktur, perwakilan Kantor Staf Presiden, Kanwil BPN Sumut, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota, serta kepala perangkat daerah dari tiga provinsi. Kehadiran lintas lembaga ini dimaksudkan memperkuat koordinasi pelaksanaan percepatan huntap.

Percepatan pembangunan huntap di Sumut menegaskan kebutuhan integrasi antara penyediaan hunian dan layanan dasar, serta kepastian lahan dan data sebagai kunci agar bantuan cepat dan tepat sasaran.