Nasional

Wapres Dorong Percepatan ASEAN Halal Council, Indonesia–Malaysia Sepakat

Bagikan:
Pertemuan Wapres Gibran dan Wakil PM Malaysia untuk percepatan Halal Council

Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertemu Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid bin Hamidi di Jakarta, Kamis, 17 September 2026. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan memperkuat kerja sama di sektor halal dan mendorong percepatan pembentukan ASEAN Halal Council. Kabar ini disampaikan Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan Baras usai mendampingi Wapres.

Kesepakatan Indonesia–Malaysia terkait halal

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan Baras, mengatakan kedua negara akan memprakarsai pembentukan Indonesia-Malaysia Halal Council pada akhir 2026. Langkah ini dimaksudkan sebagai tahap awal menuju pengakuan bersama produk halal.

"Salah satu poin penting dari acara ini adalah, sesuai dengan kunjungan kami sebelumnya ke Wakil Perdana Menteri. Membentuk rencana besar yaitu World Halal Council, yang sebelumnya akan kita bentuk tahun depan ASEAN Halal Council,"

"Dan rencananya di akhir tahun ini kita berdua memprakarsai Indonesia-Malaysia Halal Council,"

Tujuan: pengakuan produk dan mutual recognition

Babe Haikal—sapaan Ahmad Haikal—menjelaskan tujuan praktis dari inisiatif itu. Kerja sama diharapkan mempermudah pengakuan produk halal antarnegara sehingga label halal satu negara diakui di negara lain.

"Sehingga barang-barang halal yang ada di Indonesia itu sudah automaticly halal di Malaysia dan barang Malaysiapun sudah di Indonesia. Dengan cap yang sama, artinya sudah trust, mutual recognition agreement sudah naik kelas, sudah trust each other,"

Logo halal Indonesia semakin jadi rujukan internasional

Babe menyebut logo halal Indonesia telah menjadi rujukan bagi beberapa negara. Delegasi dari Sri Lanka dan Myanmar, menurutnya, sedang mempertimbangkan menerima produk berdasarkan pengakuan Indonesia.

Menurutnya, posisi logo halal Indonesia menunjukkan kepercayaan internasional yang tumbuh terhadap standar produk halal negara.

Halal sebagai nilai ekonomi dan transparansi

BPJPH menekankan bahwa konsep halal kini melampaui aspek ritual. Halal dikaitkan dengan transparansi, ketertelusuran, dan mutu produk.

"Halal itu bukan untuk agama tertentu, tapi untuk semua. Jadi halal Indonesia untuk masyarakat dunia, itu yang terjadi 2029 nanti,"

"Kita start dengan Indonesia Halal Council. Tahun depan pertengahan menjadi ASEAN Halal Council, 2028 pertengahan akan menjadi World Halal Council,"

Babe juga menyoroti tren global: di Eropa halal dianggap sebagai elite food, di China menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, dan di Korea mendapat julukan "double clean" sebagai penanda mutu tinggi.

Dengan fondasi kerja sama bilateral ini, pemerintah berharap pengakuan produk halal akan semakin luas, membuka peluang pasar, dan memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan standar halal internasional.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait