Pemerintah Percepat Izin Edar BPOM untuk UMK Pangan
Pemerintah mempercepat penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) BPOM bagi usaha mikro dan kecil (UMK) pangan olahan lewat program SAPA SEMESTA. Kebijakan disampaikan Senin (27/7/2026) sebagai upaya memperluas legalitas produk dan mendongkrak akses pasar nasional maupun ekspor.
Program dan tujuan
Program SAPA SEMESTA merupakan kolaborasi antara Kementerian UMKM dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Target utamanya adalah mempercepat pendampingan hingga terbitnya NIE BPOM untuk produk pangan olahan UMK.
Langkah ini diharapkan memudahkan produsen kecil naik kelas karena produk bersertifikat memperoleh jaminan keamanan dan nilai tambah di pasar.
Data dan tantangan
Kementerian UMKM mencatat lebih dari enam juta UMKM bergerak di sektor makanan dan minuman pada 2025. Namun legalitas produk masih menjadi kendala utama dalam meningkatkan daya saing usaha.
BPOM mencatat sekitar 4,2 juta UMK di sektor pangan olahan, tetapi hanya sekitar 1,6 juta yang telah memiliki sertifikasi BPOM. Data ini menjadi dasar target pemerintah untuk meningkatkan cakupan izin edar.
Proses pelaksanaan
Menurut Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, percepatan dilakukan melalui pendampingan teknis dan kolaborasi lintas institusi. Program melibatkan BPOM, perguruan tinggi, dan Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI).
"Menindaklanjuti arahan Presiden untuk melayani dan mendorong tumbuh kembang UMKM Tanah Air secara optimal. Kami berkolaborasi memberikan kemudahan fasilitas perizinan dan sertifikasi BPOM bagi UMK pangan olahan," kata Maman.
Pendampingan tidak hanya soal perizinan. Pelaku UMK juga mendapat edukasi pengembangan produk dan pemenuhan standar keamanan pangan.
Perlindungan konsumen tetap dijaga
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan percepatan tidak berarti memangkas standar. Semua produk pangan olahan dan kosmetik tetap harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat sebelum mendapat izin edar.
"Seluruh produk pangan olahan dan kosmetik tetap memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat sebelum memperoleh izin edar," ujar Taruna.
Hasil awal dan langkah selanjutnya
Dalam acara peluncuran, Kementerian UMKM dan BPOM menyerahkan NIE secara simbolis kepada pelaku UMK binaan dari 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM. Dari 441 UMK yang didampingi, 182 telah berhasil memperoleh izin edar.
Dengan perluasan program ini, pemerintah berharap jumlah UMK bersertifikat meningkat signifikan sehingga memberikan perlindungan konsumen dan membuka peluang pasar lebih luas bagi pelaku usaha kecil.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...