DPR Ingatkan Peran Daerah dalam Pembebasan Pajak Kendaraan Listrik
Komisi II DPR RI mengingatkan pentingnya peran kepala daerah terkait rencana pembebasan pajak kendaraan listrik yang sedang disiapkan pemerintah. Imbauan itu disampaikan agar kebijakan bisa berjalan efektif tanpa tumpang tindih, dan mendukung percepatan transisi ke energi bersih.
Koordinasi dan harmonisasi regulasi
Anggota Komisi II DPR, Ahmad Heryawan, menilai implementasi kebijakan memerlukan koordinasi intensif antarlevel pemerintahan. Menurutnya, harmonisasi aturan diperlukan untuk mencegah konflik antarperaturan dan mempercepat pelaksanaan kebijakan di daerah.
“Peran kepala daerah sangat krusial dalam memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, seperti stasiun pengisian kendaraan listrik. Serta menciptakan ekosistem yang kondusif bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik,”
Fokus pada kesiapan infrastruktur
Dalam penjelasannya, Aher menekankan pembenahan infrastruktur sebagai syarat utama. Pemerintah daerah diminta menyiapkan titik pengisian dan layanan pendukung agar insentif fiskal berdampak nyata pada adopsi kendaraan listrik.
Ruang lingkup insentif fiskal
Instruksi pemberian insentif fiskal tercantum dalam Surat Edaran Mendagri yang menganjurkan pembebasan pajak daerah. Skema ini mencakup pembebasan atau pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Aturan teknis terkait pemberian insentif untuk kendaraan tahun pembuatan 2026 dan sebelum 2026 telah diatur dalam Pasal 19 Permendagri Nomor 11 Tahun 2026. Langkah ini merupakan tindak lanjut Perpres Nomor 79 Tahun 2023 yang merevisi Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program Battery Electric Vehicle untuk transportasi jalan.
Dampak kebijakan dan prospek
Aher menilai insentif pajak merupakan stimulus penting untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap kendaraan listrik. Ia menyebut kebijakan itu berpotensi mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan menurunkan emisi.
“Insentif pajak kendaraan listrik akan menjadi stimulus penting. Dalam meningkatkan minat masyarakat sekaligus mempercepat adopsi teknologi transportasi bersih di Indonesia,”
Ia menambahkan bahwa dengan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan pemda, proses transisi dapat dipercepat sehingga memberi dampak nyata pada kualitas lingkungan dan kemandirian energi.
Penutup
Pengawasan pelaksanaan di tingkat daerah menjadi kunci agar insentif fiskal tidak hanya bersifat formalitas. Ke depan, efektivitas kebijakan ini akan bergantung pada kesiapan infrastruktur, harmonisasi peraturan, dan komitmen daerah dalam menciptakan ekosistem kendaraan listrik.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...