Kementerian PKP Kaji Penyesuaian Harga Rumah Subsidi Akibat Biaya Konstruksi Naik

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang mengkaji kemungkinan penyesuaian harga rumah subsidi menyusul kenaikan biaya konstruksi dan harga material bangunan. Pembahasan berlangsung bersama asosiasi pengembang dan melibatkan sektor perbankan, dengan pertimbangan utama menjaga keterjangkauan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Diskusi ini disebut berlangsung pada Minggu, 14 Juni 2026.

Kaji penyesuaian dan proses pembahasan

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati, menyatakan pemerintah belum mengambil keputusan final karena masih menghitung dampak kenaikan biaya pembangunan terhadap skema rumah subsidi. Kajian mencakup evaluasi harga, kualitas bangunan, dan skema pembiayaan agar cicilan tetap terjangkau.

"Saat ini bersama para ketua asosiasi kami masih berdiskusi," ujarnya. "Ini karena memang sedang terjadi kenaikan harga konstruksi."

Faktor pemicu: material dan upah

Kenaikan biaya konstruksi terjadi karena beberapa komponen material mengalami lonjakan harga. Kenaikan ini turut diperparah oleh biaya tenaga kerja yang juga meningkat dalam beberapa periode terakhir.

• Baja ringan
• Besi beton
• Semen
• Keramik
• Kabel listrik
• Biaya tenaga kerja konstruksi

Pertimbangan utama: daya beli dan kualitas

Sri Haryati menegaskan prioritas pemerintah adalah menjaga akses MBR terhadap hunian layak. Oleh sebab itu, setiap opsi penyesuaian harga akan mempertimbangkan kemampuan mencicil calon pembeli dan target program perumahan nasional.

"Kami ingin memastikan jika penyesuaian harga dilakukan, harus diikuti dengan kualitas hunian yang lebih baik," ujar Sri.

Koordinasi dengan perbankan dan pengembang

Pembahasan juga melibatkan lembaga perbankan untuk menelaah skema pembiayaan yang dapat meredam dampak kenaikan harga bagi konsumen. Pemerintah ingin memastikan skema kredit dan subsidi masih relevan dan memberi perlindungan bagi MBR.

Dampak dan langkah selanjutnya

Jika penyesuaian harga diputuskan, pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara keberlanjutan proyek perumahan dan keterjangkauan. Evaluasi lebih lanjut akan mencakup analisis biaya riil pembangunan dan rekomendasi kebijakan dari asosiasi pengembang dan perbankan.

Peninjauan ini penting untuk memastikan Program Tiga Juta Rumah tetap berjalan sesuai target tanpa mengorbankan kualitas atau akses bagi kelompok berpenghasilan rendah.