DPR Ajak KemenPPPA Selidiki Penyekapan di Bandung Barat
Komisi VIII DPR RI berencana turun ke Bandung Barat untuk menindaklanjuti kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap perempuan yang berlangsung sekitar tiga tahun. Pengumuman rencana kunjungan itu disampaikan oleh Abdul Wahid di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juni 2026. Kunjungan akan melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) agar korban mendapat pendampingan langsung.
Rencana kunjungan dan pendampingan
Komisi VIII menyatakan akan menjadwalkan kunjungan spesifik ke lokasi kejadian di Bandung Barat. Tujuannya untuk memastikan penanganan kasus berjalan komprehensif dan korban memperoleh bantuan yang diperlukan. Pernyataan itu menegaskan keterlibatan kementerian yang membidangi perlindungan perempuan dan anak.
“Kami akan sempatkan waktu nanti untuk ke lokasi di Bandung. Kita akan sampaikan ke pimpinan kapan waktunya, termasuk kunjungan spesifik,”
Untuk langkah awal, Komisi VIII akan menghubungi keluarga korban dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Ini dimaksudkan agar proses hukum dan layanan pendampingan berjalan simultan.
Langkah yang akan diambil Komisi VIII
Komisi VIII merinci beberapa langkah yang akan ditempuh guna memastikan kasus ini diselidiki secara tuntas dan korban mendapat perlindungan. Langkah tersebut mencakup:
- Peninjauan langsung lokasi kejadian di Bandung Barat.
- Koordinasi dengan KemenPPPA untuk pendampingan korban.
- Komunikasi dengan keluarga korban dan aparat penegak hukum.
- Penelusuran kemungkinan adanya korban lain di wilayah lain.
“PPPA kami ajak ke sana, biar selaku kementerian yang membidangi masalah ini ikut turun langsung. Kita hubungi keluarga korban, dan kita sampaikan juga ke aparat penegak hukum, ini harus diusut tuntas,”
Penelusuran korban lain dan upaya penegakan hukum
Komisi VIII menyampaikan telah menerima informasi yang menunjukkan pelaku kemungkinan beraksi tidak hanya di satu lokasi. Oleh karena itu, penyelidikan akan diperluas untuk mengungkap kemungkinan adanya korban lain di luar Bandung Barat. Informasi ini menjadi fokus agar penanganan tidak berhenti pada satu kasus saja.
“Kami juga mendapat informasi bahwa pelaku ini tidak hanya melakukan di satu tempat saja. Ini yang sedang kami dalami,”
Respons terhadap maraknya kekerasan terhadap perempuan
Abdul Wahid menyebut kasus ini sebagai alarm serius terkait maraknya kekerasan terhadap perempuan. Menurutnya, diperlukan penguatan sosialisasi dan kerja sama lintas sektor agar pencegahan dan penanganan menjadi lebih sistematis.
“Perlu penguatan sosialisasi dan kerja sama lintas sektor, termasuk aparat penegak hukum,”
Komisi VIII berjanji memantau perkembangan penyelidikan dan memastikan koordinasi antarinstansi berjalan. Hasil kunjungan dan rekomendasi selanjutnya diharapkan dapat mempercepat pemulihan korban serta memperkuat upaya pencegahan kekerasan serupa di masa depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...