DPR Serahkan Penggeledahan Kantor BGN kepada Kejagung

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyikapi penggeledahan Kejaksaan Agung di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) dan menyatakan pihaknya menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum. Pernyataan disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026. Dasco mengaku belum menerima informasi soal adanya penangkapan terhadap mantan Kepala BGN Dadan Hindayana atau pihak lain.

Respons DPR dan posisi Dasco

Dasco menegaskan DPR tidak akan mengintervensi proses penyidikan. Ia menekankan DPR memberikan kewenangan penuh kepada penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan.

"Saya baru dengar berita soal penggeledahan. Tapi apa pun itu, kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri,"

Dasco juga menyatakan tidak mendalami dugaan pelanggaran hukum yang menjadi perhatian publik. Pembahasan evaluasi oleh DPR disebutnya telah disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan perbaikan kelembagaan.

Masukan Komisi IX dan perbaikan tata kelola BGN

Menurut Dasco, Komisi IX DPR RI sebelumnya memberi sejumlah masukan dan evaluasi mengenai tata kelola BGN. Masukan itu, kata dia, telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah.

Dasco menyatakan beberapa catatan Komisi IX telah diakomodir pemerintah untuk memperbaiki tata kelola lembaga.

"Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi IX kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN. Masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian perbaikan tata kelola di BGN,"

KSP: Pergantian pimpinan untuk transparansi dan akuntabilitas

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, menilai pergantian pimpinan BGN sebagai langkah perbaikan tata kelola. Tujuannya agar pelaksanaan program MBG lebih transparan dan akuntabel.

"Presiden menginginkan ini uang rakyat yang harus betul-betul dikawal. Tidak ada korupsi, tidak ada penyimpangan, dan tidak ada kepentingan perseorangan maupun kelompok yang diuntungkan,"

Poin penting dan langkah ke depan

• Penggeledahan dilakukan oleh Kejaksaan Agung di kantor BGN.
• DPR, melalui Dasco, menyerahkan proses penyidikan kepada penegak hukum.
• Komisi IX telah memberi masukan untuk perbaikan tata kelola BGN yang menurut DPR telah diakomodir pemerintah.
• KSP menekankan pergantian pimpinan untuk memastikan anggaran MBG digunakan sesuai tujuan.

Pantauan publik terhadap perkembangan kasus ini diperkirakan akan berlanjut seiring klarifikasi resmi dari aparat penegak hukum dan tindak lanjut pemerintah atas rekomendasi DPR.