DPR Serahkan Penggeledahan Kantor BGN kepada Kejagung
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyikapi penggeledahan Kejaksaan Agung di kantor Badan Gizi Nasional (BGN) dan menyatakan pihaknya menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum. Pernyataan disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026. Dasco mengaku belum menerima informasi soal adanya penangkapan terhadap mantan Kepala BGN Dadan Hindayana atau pihak lain.
Respons DPR dan posisi Dasco
Dasco menegaskan DPR tidak akan mengintervensi proses penyidikan. Ia menekankan DPR memberikan kewenangan penuh kepada penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan.
"Saya baru dengar berita soal penggeledahan. Tapi apa pun itu, kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri,"
Dasco juga menyatakan tidak mendalami dugaan pelanggaran hukum yang menjadi perhatian publik. Pembahasan evaluasi oleh DPR disebutnya telah disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan perbaikan kelembagaan.
Masukan Komisi IX dan perbaikan tata kelola BGN
Menurut Dasco, Komisi IX DPR RI sebelumnya memberi sejumlah masukan dan evaluasi mengenai tata kelola BGN. Masukan itu, kata dia, telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah.
Dasco menyatakan beberapa catatan Komisi IX telah diakomodir pemerintah untuk memperbaiki tata kelola lembaga.
"Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi IX kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN. Masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian perbaikan tata kelola di BGN,"
KSP: Pergantian pimpinan untuk transparansi dan akuntabilitas
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, menilai pergantian pimpinan BGN sebagai langkah perbaikan tata kelola. Tujuannya agar pelaksanaan program MBG lebih transparan dan akuntabel.
"Presiden menginginkan ini uang rakyat yang harus betul-betul dikawal. Tidak ada korupsi, tidak ada penyimpangan, dan tidak ada kepentingan perseorangan maupun kelompok yang diuntungkan,"
Poin penting dan langkah ke depan
- Penggeledahan dilakukan oleh Kejaksaan Agung di kantor BGN.
- DPR, melalui Dasco, menyerahkan proses penyidikan kepada penegak hukum.
- Komisi IX telah memberi masukan untuk perbaikan tata kelola BGN yang menurut DPR telah diakomodir pemerintah.
- KSP menekankan pergantian pimpinan untuk memastikan anggaran MBG digunakan sesuai tujuan.
Pantauan publik terhadap perkembangan kasus ini diperkirakan akan berlanjut seiring klarifikasi resmi dari aparat penegak hukum dan tindak lanjut pemerintah atas rekomendasi DPR.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...