Indonesia Dapat Pengecualian Tarif AS dalam Kasus Section 301
Indonesia kemungkinan selamat dari ancaman tarif tambahan AS setelah USTR mengakui komitmen Indonesia dalam penegakan hukum ketenagakerjaan. Keputusan itu diumumkan menyusul pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan perwakilan perdagangan AS saat PTM OECD di Paris, 5 Juni 2026.
Pertemuan dan pengakuan USTR
Pertemuan berlangsung di sela Pertemuan Tingkat Menteri OECD. Pembicaraan fokus pada upaya penuntasan isu forced labour dan pelarangan impor produk yang terkait praktek kerja paksa.
Pemerintah Amerika Serikat melalui USTR mengumumkan pengakuan positif atas komitmen progresif Pemerintah Indonesia dalam hal penegakan hukum ketenagakerjaan. Khususnya terkait dengan penuntasan isu kerja paksa (forced labour) dan larangan impor produk yang terindikasi kerja paksa
Status prioritas dan tarif
USTR menempatkan Indonesia dalam kelompok prioritas (Good Group) bersama lima entitas lain. Penempatan ini memberi Indonesia perlakuan berbeda dalam investigasi pasal 301.
- Negara/entitas dalam kelompok prioritas: Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Indonesia, Meksiko, Pakistan.
- Jumlah total negara yang awalnya terancam: 60 negara.
Hasil investigasi menetapkan tarif yang berbeda. Indonesia mendapat tarif 10 persen, sedangkan 54 negara lain diberlakukan tarif 12,5 persen berdasarkan pasal 301 UU Perdagangan AS.
| Kelompok | Jumlah | Tarif yang Ditetapkan |
|---|---|---|
| Good Group (prioritas) | 6 | 10% |
| Negara lain dalam investigasi | 54 | 12,5% |
| Total terlibat | 60 | - |
Pengecualian produk dan dampak ekonomi
USTR juga berencana mengabulkan 18 permohonan pengecualian tarif yang diajukan Indonesia di bawah investigasi pasal 301. Pengecualian ini diperkirakan menurunkan beban biaya ekspor dan memperbaiki daya saing komoditas unggulan Indonesia di pasar AS.
Fasilitasi pengecualian tarif ini merupakan bukti nyata kepercayaan internasional terhadap upaya debottlenecking di Indonesia
Landasan kebijakan Indonesia
Pertimbangan khusus dari AS didukung oleh adanya Agreement of Reciprocal Trade (ART) dan langkah domestik. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Permendag Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur pelarangan impor atas produk yang diproduksi dengan kerja paksa.
Keputusan USTR memberi ruang bagi industri nasional untuk menurunkan biaya dan meningkatkan akses pasar AS. Ke depan, Indonesia perlu menjaga implementasi penegakan ketenagakerjaan untuk mempertahankan perlakuan khusus ini.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...