DPR Desak Polisi Tangkap Pelaku Penganiayaan YTR di Bandung
Komisi III DPR RI mendesak Kepolisian segera memburu dan menahan terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap Yuvita Tri Rezeki (YTR) di Bandung, Jawa Barat. Desakan itu muncul setelah laporan menyebut korban mengalami penyekapan dan penyiksaan selama tiga tahun, yang dinilai melampaui batas perikemanusiaan.
Desakan DPR dan analisis kriminologi
Anggota Komisi III DPR, Abdullah, meminta penegak hukum menerapkan pasal berlapis bila bukti menguatkan dugaan pelanggaran HAM dan pidana berat. Ia menilai peristiwa ini bukan kekerasan instan, melainkan hasil pola penguasaan yang terencana.
"Seorang perempuan di Bandung yang harus mengalami penyekapan dan penyiksaan selama tiga tahun oleh seorang pria. Kasus ini adalah tindakan di luar batas perikemanusiaan, aparat penegak hukum harus bergerak cepat untuk menangkap pelaku,"
Abdullah menjelaskan bahwa pelaku diduga menggunakan metode coercive control untuk memutuskan akses sosial korban secara sistematis, sehingga penyiksaan fisik berjalan lama tanpa terdeteksi.
"Kasus ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat berawal dari pola coercive control. Bentuk kekerasan seperti ini harus dipahami sebagai kejahatan serius karena secara bertahap merampas kebebasan dan hak-hak dasar korban," ujar Abdullah.
Permintaan perlindungan dan penanganan korban
Komisi III juga meminta LPSK dan instansi terkait turun tangan untuk memberikan perlindungan berlapis. Permintaan itu meliputi bantuan hukum, pendampingan psikologis, dan rehabilitasi agar korban pulih secara fisik dan mental.
Abdullah menegaskan aparat harus mempertimbangkan seluruh rangkaian tindak pidana, mulai dari penyekapan hingga penganiayaan, saat menyusun tuntutan hukum.
Respons Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyampaikan fokus penanganan adalah pemulihan kondisi fisik dan psikis korban. Ia mengatakan semangat korban memberi harapan bagi proses pemulihan.
"Yang membuat kami bahagia, korban masih memiliki semangat yang sangat luar biasa. Tadi kami sudah berbicara dengan keluarga agar tidak ada lagi yang menjenguk korban selain keluarga inti," kata Erwan saat meninjau RSHS Bandung.
Erwan menambahkan pemerintah bersama kepolisian menyiapkan pendampingan jangka panjang, mencakup aspek kesehatan, psikologis, dan sosial, sehingga korban dapat kembali mandiri.
Langkah selanjutnya
Pihak berwenang didorong mempercepat penyelidikan dan penangkapan pelaku. Selain penegakan hukum, perhatian diberikan pada perlindungan dan pemulihan korban agar dapat menjalani kehidupan dengan aman.
Komunikasi antara DPR, LPSK, pemprov, dan kepolisian terus berlangsung untuk memastikan proses hukum berjalan dan korban menerima dukungan menyeluruh.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...