Pencurian di Pasar Horas, Aksi Protes Solar, dan Kelangkaan Pupuk di Sumut
Medan, Sumatera Utara — Tiga peristiwa menonjol terjadi awal Juni 2026 di Sumatera Utara: pencurian Toko Emas MH Siregar yang terekam CCTV di Pasar Horas Siantar, aksi unjuk rasa menuntut penindakan dugaan penyelewengan solar bersubsidi di Medan, dan kelangkaan pupuk bersubsidi yang meresahkan petani di Kabupaten Simalungun.
Pencurian toko emas di Pasar Horas Siantar
Insiden pencurian berlangsung pada Rabu, 3 Juni 2026, sekitar pukul 12.40 WIB di Gedung 2 Pasar Horas, Siantar. Korban adalah Toko Emas MH Siregar, yang kehilangan barang berharga setelah pelaku beraksi pada siang hari.
Aksi tersebut terekam kamera pengawas (CCTV) toko. Rekaman menjadi bukti awal yang digunakan untuk identifikasi pelaku oleh pihak keamanan pasar dan kepolisian setempat.
Mahasiswa dan nelayan aksi protes di kantor Pertamina
Pada Selasa, 2 Juni 2026, puluhan massa dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Medan bersama kelompok nelayan menggelar aksi damai di kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut di Jalan Putri Hijau, Medan.
Massa menuntut tindakan tegas atas dugaan penyelewengan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar, terutama yang berdampak pada nelayan di kawasan Belawan dan sekitarnya. Mereka meminta pemeriksaan serta pengawasan distribusi agar subsidi tepat sasaran.
Kelangkaan pupuk bersubsidi di Simalungun
Kelangkaan berbagai jenis pupuk bersubsidi di sejumlah kecamatan Kabupaten Simalungun telah terjadi sejak beberapa waktu lalu dan berlanjut hingga awal Juni 2026. Kondisi ini membuat petani khawatir karena musim tanam menuntut pasokan pupuk untuk merawat padi dan tanaman lain.
Sampai saat ini, keluhan petani belum mendapat respons memadai dari pemerintah daerah maupun instansi terkait, sehingga kekhawatiran akan penurunan hasil panen meningkat.
Dampak dan langkah yang diharapkan
Ketiga peristiwa ini—keamanan usaha, distribusi subsidi, dan ketersediaan input pertanian—mempengaruhi kesejahteraan masyarakat lokal. Penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan menjadi langkah yang banyak diminta.
Petani berharap pemerintah daerah mempercepat langkah distribusi pupuk dan memberikan informasi transparan mengenai stok serta mekanisme penyaluran.
Ketiga masalah ini masih memerlukan perhatian aparat dan pemerintah daerah agar ketertiban, kepastian subsidi, dan ketahanan pangan di wilayah terdampak dapat segera pulih.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Polda Sumut Ungkap Motif Pembunuhan Wakil Rektor IT&B di Berastagi
Polda Sumut menangkap dua pelaku pembunuhan Wakil Rektor II IT&B di Berastagi. Motifnya untuk menguasai hart...
Tiorita Tinjau Perbaikan Jalan Longsor di Salapian, Langkat
Plt Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti meninjau perbaikan jalan longsor di Salapian (29/9); Pemkab turunkan...
Wali Kota Lhokseumawe Siapkan Pendampingan Hukum untuk Keluarga Rasya
Wali Kota Lhokseumawe janjikan pendampingan hukum untuk keluarga Muhammad Rasya Fadilla dan akan menyiapkan...
DPR Minta Warga Tenang dan Percayakan Penyelidikan Kasus Mahasiswa Pelayaran
Anggota DPR Komisi V, Ghufran, menyampaikan duka atas meninggalnya mahasiswa Politeknik Malahayati dan memin...
Pemkab Aceh Besar dan BNN Sinergi Pulihkan Kawasan Rawan Narkoba
Pemkab Aceh Besar dan BNN memperkuat sinergi untuk memulihkan kawasan rawan narkoba lewat pencegahan, pember...
Labuhanbatu Gelar Bupati Cup PBSI 2026, 250 Peserta Ikut
Turnamen Bupati Cup PBSI Labuhanbatu 2026 resmi dibuka di Rantauprapat, diikuti sekitar 250 peserta dari 10...