Pencurian di Pasar Horas, Aksi Protes Solar, dan Kelangkaan Pupuk di Sumut
Medan, Sumatera Utara — Tiga peristiwa menonjol terjadi awal Juni 2026 di Sumatera Utara: pencurian Toko Emas MH Siregar yang terekam CCTV di Pasar Horas Siantar, aksi unjuk rasa menuntut penindakan dugaan penyelewengan solar bersubsidi di Medan, dan kelangkaan pupuk bersubsidi yang meresahkan petani di Kabupaten Simalungun.
Pencurian toko emas di Pasar Horas Siantar
Insiden pencurian berlangsung pada Rabu, 3 Juni 2026, sekitar pukul 12.40 WIB di Gedung 2 Pasar Horas, Siantar. Korban adalah Toko Emas MH Siregar, yang kehilangan barang berharga setelah pelaku beraksi pada siang hari.
Aksi tersebut terekam kamera pengawas (CCTV) toko. Rekaman menjadi bukti awal yang digunakan untuk identifikasi pelaku oleh pihak keamanan pasar dan kepolisian setempat.
Mahasiswa dan nelayan aksi protes di kantor Pertamina
Pada Selasa, 2 Juni 2026, puluhan massa dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Medan bersama kelompok nelayan menggelar aksi damai di kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut di Jalan Putri Hijau, Medan.
Massa menuntut tindakan tegas atas dugaan penyelewengan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar, terutama yang berdampak pada nelayan di kawasan Belawan dan sekitarnya. Mereka meminta pemeriksaan serta pengawasan distribusi agar subsidi tepat sasaran.
Kelangkaan pupuk bersubsidi di Simalungun
Kelangkaan berbagai jenis pupuk bersubsidi di sejumlah kecamatan Kabupaten Simalungun telah terjadi sejak beberapa waktu lalu dan berlanjut hingga awal Juni 2026. Kondisi ini membuat petani khawatir karena musim tanam menuntut pasokan pupuk untuk merawat padi dan tanaman lain.
Sampai saat ini, keluhan petani belum mendapat respons memadai dari pemerintah daerah maupun instansi terkait, sehingga kekhawatiran akan penurunan hasil panen meningkat.
Dampak dan langkah yang diharapkan
Ketiga peristiwa ini—keamanan usaha, distribusi subsidi, dan ketersediaan input pertanian—mempengaruhi kesejahteraan masyarakat lokal. Penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan menjadi langkah yang banyak diminta.
Petani berharap pemerintah daerah mempercepat langkah distribusi pupuk dan memberikan informasi transparan mengenai stok serta mekanisme penyaluran.
Ketiga masalah ini masih memerlukan perhatian aparat dan pemerintah daerah agar ketertiban, kepastian subsidi, dan ketahanan pangan di wilayah terdampak dapat segera pulih.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...