Istana: Belum Bahas Pencopotan Pangdam dan Kapolres soal Karhutla
Istana menyatakan belum membahas pencopotan Pangdam hingga Kapolres meski ada pernyataan soal konsekuensi jabatan jika gagal mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pernyataan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2026, saat menanggapi pernyataan Menko Polkam mengenai kemungkinan sanksi jabatan.
Posisi Istana: Prioritas pada penanganan karhutla
Prasetyo menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto fokus pada penanganan dan penanggulangan kebakaran. Pemerintah pusat memilih memprioritaskan tindakan operasional untuk memadamkan api, termasuk di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur.
"Kita belum sampai ke sana ya. Paling penting petunjuk bapak presiden, segera untuk kita bisa atasi mengenai karhutla itu,"
— Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara
Dukungan penuh kepada BNPB dan daerah
Istana menyatakan pemerintah pusat memberikan dukungan penuh kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah. Dukungan juga diberikan kepada tim penanggulangan seperti Manggala Agni dan instansi kehutanan provinsi.
Prasetyo meminta masyarakat memberi dukungan moral bagi petugas yang berjibaku di lapangan. Ia menyebut beberapa petugas sakit karena terlalu lama menghirup asap sehingga peran masyarakat lewat dukungan dan doa sangat diperlukan.
"Pemerintah pusat mendukung penuh apa pun yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, oleh BNPB, teman-teman Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan, oleh pemerintah provinsi. Kami mengajak mewakili seluruh rakyat Indonesia mari kita berikan support, dukungan, doa kepada seluruh tim yang bekerja sangat keras ya, berjibaku untuk memadamkan api,"
Imbauan pencegahan dan penyebab kebakaran di Bromo
Prasetyo mengimbau masyarakat menghindari kegiatan yang berisiko memicu api saat cuaca kering akibat fenomena El NiƱo. Ia menyinggung salah satu penyebab kebakaran hebat di Bromo, yakni penyalaan flare saat sesi foto prewedding di Bukit Teletubbies.
"Menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Kali ini El Nino-nya cukup kuat dan cuaca cukup kering gitu,"
— Prasetyo Hadi
Respons terhadap pernyataan konsekuensi jabatan
Sebelumnya Menko Polkam Djamari Chaniago menyatakan kegagalan pengendalian karhutla bisa berimplikasi pada karier pejabat, dari Pangdam, Kapolda, hingga Kapolres. Istana belum mengonfirmasi langkah administrasi atau sanksi dan tetap menekankan upaya pemadaman sebagai prioritas.
Implikasi ke depan: Fokus pemerintah saat ini adalah mempercepat penanganan lapangan, memperkuat dukungan logistik, dan mengurangi risiko kegiatan yang memicu kebakaran. Langkah kebijakan atau konsekuensi terhadap pejabat akan diputuskan setelah evaluasi situasi lebih lanjut.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemenbud Usulkan Tari Zapin ke UNESCO untuk Perkuat Pelestarian
Kementerian Kebudayaan mengusulkan Tari Zapin ke UNESCO (29 Sept 2026) untuk memperkuat pelestarian lintas g...
Korlantas Buka Layanan Blokir ETLE di Samsat Seluruh Indonesia
Korlantas membuka layanan pengurusan blokir ETLE langsung di Samsat mulai 30 September 2026 untuk memudahkan...
STNK Digital Resmi Berlaku, Pengendara Tak Perlu Bawa STNK Fisik
Korlantas luncurkan STNK Digital lewat aplikasi Digital Korlantas; dokumen elektronik ini setara hukum denga...
Basarnas Alihkan Pencarian Jurnalis ke Operasi SAR Rutin
Basarnas tetap melanjutkan pencarian lima jurnalis lewat operasi SAR rutin; pencarian berlangsung 24 jam ses...
Wamensos Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan
Wamensos mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Pekalongan; Pemkab sediakan lahan 8,1 ha untuk m...
Menko Pangan Tawarkan Insentif Karbon untuk Investor Hijau
Menko Pangan Zulkifli Hasan tawarkan insentif pasar karbon untuk tarik investasi hijau di sektor pangan, sam...