Menko PMK: Penanganan Gempa NTT Dikoordinasikan Lewat Posko Terpadu

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, memastikan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) dikoordinasikan melalui posko terpadu

Posko terpadu sebagai pusat koordinasi

Pratikno menegaskan semua unsur penanganan bencana harus bergerak sinkron. Menurutnya, sinergi antarinstansi penting agar semua sumber daya dimanfaatkan optimal.

Ia menjelaskan bahwa Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah membentuk sejumlah posko. Penempatan posko meliputi posko bantuan di Halim dan posko nasional di Labuan Bajo serta Maumere.

"Banyaknya kekuatan yang dikerahkan hanya efektif jika seluruh pihak bekerja secara sinkron. Sinkronisasi diperlukan agar penanganan bencana berjalan efektif dan seluruh kekuatan dapat bergerak bersama,"

Arahan Presiden dan dukungan pemerintah pusat

Pratikno menyatakan pemerintah pusat mendapat arahan langsung dari Presiden untuk memberikan dukungan penuh kepada daerah terdampak. Dukungan tersebut bertujuan mempercepat penanganan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kami diperintah Pak Presiden untuk mendukung Bapak Ibu semuanya di daerah. Bapak Presiden bukan hanya memerintah, tapi juga memberikan bantuan secara langsung,"

Pratikno menambahkan pemerintah pusat akan mengoordinasikan kebutuhan dan pengiriman bantuan melalui posko agar respons lebih cepat dan terarah.

Kecepatan respons dan tindak lanjut

Pratikno menilai pembentukan posko harus segera diaktifkan di tingkat nasional maupun daerah. Menurutnya, posko menjadi pusat pengendalian agar bantuan dapat dikerahkan tepat waktu dan tempat.

"Kalau tidak sinergi, kekuatan yang besar ini justru bisa menjadi masalah. Makanya, sinkronisasi melalui posko itu menjadi penting,"

Ia juga menyebut progres awal penanganan menunjukkan kerja cepat pemerintah pusat. Dalam waktu kurang dari 24 jam, pemerintahan pusat telah mengambil langkah signifikan dalam penanganan gempa NTT.

Implikasi dan harapan ke depan

Aktivasi posko terpadu diharapkan memperlancar distribusi bantuan dan mengurangi tumpang tindih upaya penanggulangan. Dengan demikian, bantuan bisa lebih cepat menjangkau masyarakat terdampak dan pemulihan dapat dipercepat.

Pemerintah pusat dan daerah akan terus menggunakan posko sebagai wadah koordinasi utama sepanjang tanggap darurat berjalan.