Subulussalam Ajukan Penambahan TKD ke Komisi XI dan Kemenkeu
JAKARTA — Wali Kota Subulussalam Haji Rasyid Bancin melakukan audiensi ke Komisi XI DPR RI dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI pada Kamis (27/8). Agenda utama adalah memperjuangkan penambahan Transfer ke Daerah (TKD) guna memperkuat kapasitas fiskal kota yang masih bergantung besar pada dana pusat.
Upaya ke Komisi XI dan Kemenkeu
Rombongan Pemko Subulussalam dipimpin Wali Kota Rasyid bersama Sekretaris Daerah Asrul Asani, Kepala Bappeda Fitri, dan Kabid BPKD Sari Mula. Mereka bertemu dengan jajaran Komisi XI DPR RI dan Wakil Ketua Komisi XI, Muhammad Haekal, untuk menyampaikan kondisi fiskal dan kebutuhan daerah.
Dalam pertemuan itu, Wali Kota menjelaskan strategi membuka peluang penambahan alokasi TKD melalui beberapa instrumen transfer pusat, antara lain:
- Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant (BG),
- DAU Specific Grant (SG),
- Dana Bagi Hasil (DBH).
Ketergantungan Fiskal dan Pembaruan Data
Pemko menegaskan struktur penerimaan daerah masih sangat tergantung pada transfer pusat. Saat ini, transfer pemerintah pusat hampir mencapai 80 persen dari total penerimaan daerah. Kondisi ini menjadi dasar dorongan untuk mengkaji ulang formula pembagian DAU.
Rasyid Bancin menekankan bahwa perjuangan politik perlu dibarengi dengan kesiapan data. Pembaruan data dianggap krusial agar kondisi riil Kota Subulussalam tercermin secara objektif dalam perhitungan alokasi transfer ke daerah.
Koordinasi Berkelanjutan dan Harapan Dampak
Pemko berharap audiensi ini menjadi bagian dari komunikasi berkelanjutan dengan pemerintah pusat. Koordinasi yang terjaga diharapkan membuat aspirasi daerah menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan maupun evaluasi kebijakan TKD.
Melalui jalur politik, Wali Kota juga memperkuat dukungan anggota DPR RI untuk membuka peluang tambahan alokasi yang lebih besar. Tujuannya agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal lebih luas untuk pembiayaan pembangunan, meningkatkan layanan publik, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Insya Allah, semoga Allah SWT mengabulkan usaha dan doa kita bersama," ujar Rasyid Bancin.
Pemko menilai kombinasi komunikasi politik dan data mutakhir sebagai kunci untuk mewujudkan tambahan TKD yang diharapkan memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam jangka menengah dan panjang.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Aceh Terima Catatan Banggar DPRA atas Pertanggungjawaban APBA 2025
Pemerintah Aceh menerima catatan dan rekomendasi Banggar DPRA atas Rancangan Qanun Pertanggungjawaban APBA 2...
Pangdam I Bukit Barisan Tinjau Yonif 126 Kala Cakti di Batubara
Pangdam I/Bukit Barisan tinjau Yonif 126 di Sei Balai, Batubara, memberi arahan disiplin dan memeriksa fasil...
Pemkab Simalungun dan Bank Sumut Perkuat Sinergi Keuangan Daerah
Pemkab Simalungun dan Bank Sumut menandatangani kesepakatan sinergi pengelolaan keuangan daerah berbasis dig...
Korban Dugaan Kekerasan Anak di Dairi Membaik dan Akan Pulang Jumat
AGP (7), korban dugaan kekerasan anak di Dairi, dinyatakan membaik di RSU Haji Medan dan akan pulang Jumat,...
Peresmian Produksi Unilever Perkuat Posisi KEK Sei Mangkei
Peresmian produksi Unilever di KEK Sei Mangkei dorong investasi, hilirisasi, dan penciptaan lapangan kerja l...
Bupati Sergai Ajukan Perubahan APBD 2026, Pendapatan Naik Rp286 M
Bupati Darma Wijaya sampaikan Rancangan Perubahan APBD Sergai 2026; pendapatan naik Rp286 miliar dan belanja...