7 Tersangka Penganiayaan Aipda Sandran Tak Ditahan, Kuasa Hukum Protes
Kasus penganiayaan terhadap Aipda Sandran, anggota polisi di Polres Binjai, masih bergulir sementara tujuh dari sembilan tersangka belum ditahan oleh penyidik. Kuasa hukum korban menilai sikap itu melanggar ketentuan KUHAP dan berpotensi menghambat proses penyidikan.
Status perkara dan penetapan tersangka
Penyidik Polres Binjai telah menetapkan sembilan orang sebagai terlapor, dengan penetapan tiga tersangka pada 22 April dan tambahan empat tersangka pada 25 Mei. Namun hingga kini, tujuh tersangka tidak menjalani penahanan dan masih berkeliaran di kampung halaman korban.
Keberatan kuasa hukum
Penasehat hukum korban, Joe Hendri SH, menyatakan keputusan tidak menahan para tersangka bertentangan dengan aturan. Ia merujuk pada KUHAP Pasal 100 Ayat 5 Tahun 2025 yang mengatur kondisi penangguhan penahanan.
Menurut Joe, semua syarat untuk menangguhkan penahanan tidak terpenuhi, bahkan beberapa tindakan tersangka justru menunjukkan alasan untuk menahan.
Joe merinci beberapa tindakan tersangka yang menurutnya memperkuat kebutuhan penahanan. Di antaranya:
- Mengabaikan panggilan penyidik sebanyak dua kali tanpa alasan sah
- Memberikan keterangan tidak sesuai fakta saat pemeriksaan
- Menghambat proses pemeriksaan dan upaya melarikan diri
- Menghilangkan atau mengancam barang bukti
- Melakukan intimidasi terhadap saksi
"Dalam perkara ini, kami menilai semua poin yang disebutkan tadi sudah dilakukan oleh para tersangka. Sehingga tidak layak untuk ditangguhkan," tegas Joe.
Alasan penyidik menangguhkan penahanan
Pihak penyidik melalui Kasat Reskrim Polres Binjai dan Kanit Pidum, Iptu Benjamin, menjelaskan bahwa para tersangka tidak ditahan karena dinilai kooperatif. Benjamin mengatakan tersangka datang ke kantor polisi dan tidak ditangkap secara paksa.
"Mereka bukan kita tangkap, tetapi mereka datang ke polres. Karena mereka kooperatif, maka saat gelar perkara mereka tidak ditahan," ucap Iptu Benjamin.
Dugaan skenario dan kekhawatiran hambatan penyidikan
Joe juga menuding terdapat indikasi skenario yang mengganggu jalannya penyidikan. Ia menyoroti dugaan intimidasi terhadap saksi — pemilik warung tempat peristiwa terjadi — yang diminta oleh beberapa pelaku untuk tidak ikut campur.
Kuasa hukum menilai fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya penghambatan penyidikan dan mempertanyakan kriteria penangguhan penahanan yang diterapkan penyidik.
Kasus ini masih akan berlanjut di tangan penyidik, sementara publik menunggu langkah selanjutnya dari aparat penegak hukum untuk memastikan proses berjalan adil dan sesuai aturan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
450 Guru Ikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput 2026
Sebanyak 450 guru dari 15 kecamatan mengikuti Festival Paduan Suara PGRI Taput pada 21 November 2026 di Gedu...
Polres Labuhanbatu Raih Dua Penghargaan di Gelar Operasional Polda Sumut
Polres Labuhanbatu meraih Juara I Keaktifan Pelaporan Harkamtibmas dan Terbaik III Kumulatif pada Gelar Oper...
HDI Medan 2026: Peringatan Inklusif Siap Digelar 3 Desember
Peringatan HDI ke-34 Kota Medan digelar 3 Desember 2026 di Grand Kanaya Hotel untuk mendorong inklusi dan pe...
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...