Gubernur Aceh: Pemulihan Pascabanjir Fokus Perbaikan Sawah dan Sungai

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyoroti kendala pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang masih terjadi enam bulan setelah bencana. Pernyataan disampaikan saat rapat koordinasi evaluasi bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Selasa (9/6). Ia menekankan perlunya percepatan perbaikan infrastruktur dasar dan sektor pertanian di pelosok.

Kendala utama: sawah, irigasi, jembatan, dan sungai

Muzakir, yang akrab disapa Mualem, mengatakan banyak sawah belum dapat dimanfaatkan kembali. Jaringan irigasi dan jembatan juga banyak yang rusak sehingga mobilitas dan produksi pertanian terganggu. Kondisi sungai disebutnya sebagai persoalan mendesak yang meningkatkan risiko luapan saat musim hujan.

"Yang paling urgen masalah sawah yang belum bisa dipakai, irigasi, dan jembatan jalan. Sungai juga perlu dibenahi agar tak terjadi luapan banjir saat hujan datang,"

Ia menegaskan perlunya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat perbaikan serta pemulihan fasilitas yang rusak.

Tekanan inflasi dan realisasi anggaran daerah

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, mengingatkan soal tekanan inflasi yang tinggi di Aceh, yang menurut data kementerian berada pada peringkat kedua tertinggi di Indonesia. Ia meminta perhatian pusat untuk menstabilkan perekonomian lokal.

"Realisasi anggaran tahun ini harus cepat, mengingat kita sedang berupaya agar perpanjangan dana otsus Aceh yang sedang diusulkan bisa terwujud tahun ini,"

Wagub juga memaparkan bahwa realisasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) di Aceh telah mencapai 45 persen. Ia berharap seluruh kepala daerah mempercepat penyerapan anggaran untuk mendukung program pemulihan dan kebutuhan sosial.

Dukungan pusat: status fungsional wilayah dan anggaran rehabilitasi

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan hasil analisis Satgas Nasional. Dari 18 kabupaten/kota terdampak, tercatat 10 kabupaten/kota yang sudah kembali berfungsi normal.

Tito juga menjabarkan indikator pemulihan lintas sektor, termasuk pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan konektivitas. Untuk pemulihan pertanian, pemerintah pusat telah menyalurkan sekitar Rp371 miliar untuk rehabilitasi sawah, irigasi, dan lahan terdampak.

"Dari hasil analisis tim satgas nasional, sudah ada 10 kabupaten/kota yang fungsional. Kami juga sudah menyiapkan dukungan anggaran untuk percepatan pemulihan,"

Tito menambahkan komitmen memperjuangkan kesinambungan dana otonomi khusus Aceh, termasuk kemungkinan pengembalian skema dua persen mulai tahun depan. Ia mendorong pemanfaatan TKD yang sudah dikembalikan agar segera dihabiskan untuk program pemulihan.

Peserta rapat dan tindak lanjut

Rapat koordinasi dihadiri wakil dari 18 bupati/wali kota terdampak serta PIC kementerian/lembaga. Pemerintah daerah dan pusat sepakat meningkatkan koordinasi teknis dan penyerapan anggaran untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat terdampak.

Percepatan rehabilitasi sawah, perbaikan irigasi, dan normalisasi sungai dipandang krusial agar mata pencaharian petani pulih dan risiko bencana berulang dapat diminimalkan.