Komisi VII Soroti Pemotongan Anggaran Kemenperin 2026

Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan pemotongan anggaran Kementerian Perindustrian untuk tahun 2026. Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026. DPR meminta penjelasan bentuk pemotongan, penyebab, dan dampaknya terhadap pengembangan sektor industri serta perusahaan asing dan lokal.

Pertanyaan utama soal pemotongan anggaran

Saleh menilai penjelasan detail penting untuk melihat pengaruh pemotongan terhadap kualitas industri nasional. DPR ingin memastikan aliran dana dan realisasi program tidak terganggu. Selain itu, legislator meminta data penyerapan anggaran hingga posisi terkini.

"Kami juga ingin melihat nih penyerapan anggaran sampai pada posisi ini Pak Menteri. Penyerapan anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau enggak salah, tahun 2026 ini,"

Evaluasi komposisi anggaran

Komisi VII sedang mengevaluasi komposisi anggaran Kemenperin karena pembahasan sebelumnya menunjukkan alokasi yang tidak naik, bahkan turun. Saleh menyatakan evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan dalam pelaksanaan program kementerian.

Menurut Saleh, DPR ingin mendalami beberapa hal, antara lain:

• bentuk dan besar pemotongan anggaran;
• penyebab administratif atau kebijakan yang memicu pemotongan;
• dampak terhadap pelaksanaan program dan pihak terkait, termasuk direktorat jenderal dan industri.

Proporsi anggaran antar unit kerja

Komisi VII meminta penjelasan proporsi anggaran pada setiap direktorat jenderal. Langkah ini bertujuan mengetahui alokasi yang paling sesuai untuk setiap unit kerja dan memastikan tidak ada program penting yang terabaikan.

"Maka teman-teman di dalam rapat internal komisi itu menginginkan supaya ini kita dalami sebetulnya di mana duduk persoalannya,"

Fokus anggaran saat ini

Saleh menyebut alokasi anggaran terbesar saat ini berada pada Politeknik Perindustrian. Namun ia menilai fokus tersebut lebih diarahkan pada penyiapan sumber daya manusia. DPR meminta agar kebutuhan direktorat lain juga diperjelas dalam pembahasan anggaran.

Langkah selanjutnya

Komisi VII menginginkan evaluasi lebih mendalam hingga ditemukan akar persoalan. Hasil rapat internal menunjukkan DPR akan meminta data rinci dan melakukan pembahasan lanjutan dengan Kementerian Perindustrian untuk memastikan program prioritas tidak terganggu oleh pemotongan anggaran.

Dengan permintaan klarifikasi ini, DPR berupaya menjaga kesinambungan program industri nasional sekaligus memastikan alokasi anggaran selaras kebutuhan setiap unit kerja.