Komisi VII Soroti Pemotongan Anggaran Kemenperin 2026
Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan pemotongan anggaran Kementerian Perindustrian untuk tahun 2026. Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 8 Juni 2026. DPR meminta penjelasan bentuk pemotongan, penyebab, dan dampaknya terhadap pengembangan sektor industri serta perusahaan asing dan lokal.
Pertanyaan utama soal pemotongan anggaran
Saleh menilai penjelasan detail penting untuk melihat pengaruh pemotongan terhadap kualitas industri nasional. DPR ingin memastikan aliran dana dan realisasi program tidak terganggu. Selain itu, legislator meminta data penyerapan anggaran hingga posisi terkini.
"Kami juga ingin melihat nih penyerapan anggaran sampai pada posisi ini Pak Menteri. Penyerapan anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau enggak salah, tahun 2026 ini,"
Evaluasi komposisi anggaran
Komisi VII sedang mengevaluasi komposisi anggaran Kemenperin karena pembahasan sebelumnya menunjukkan alokasi yang tidak naik, bahkan turun. Saleh menyatakan evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan dalam pelaksanaan program kementerian.
Menurut Saleh, DPR ingin mendalami beberapa hal, antara lain:
- bentuk dan besar pemotongan anggaran;
- penyebab administratif atau kebijakan yang memicu pemotongan;
- dampak terhadap pelaksanaan program dan pihak terkait, termasuk direktorat jenderal dan industri.
Proporsi anggaran antar unit kerja
Komisi VII meminta penjelasan proporsi anggaran pada setiap direktorat jenderal. Langkah ini bertujuan mengetahui alokasi yang paling sesuai untuk setiap unit kerja dan memastikan tidak ada program penting yang terabaikan.
"Maka teman-teman di dalam rapat internal komisi itu menginginkan supaya ini kita dalami sebetulnya di mana duduk persoalannya,"
Fokus anggaran saat ini
Saleh menyebut alokasi anggaran terbesar saat ini berada pada Politeknik Perindustrian. Namun ia menilai fokus tersebut lebih diarahkan pada penyiapan sumber daya manusia. DPR meminta agar kebutuhan direktorat lain juga diperjelas dalam pembahasan anggaran.
Langkah selanjutnya
Komisi VII menginginkan evaluasi lebih mendalam hingga ditemukan akar persoalan. Hasil rapat internal menunjukkan DPR akan meminta data rinci dan melakukan pembahasan lanjutan dengan Kementerian Perindustrian untuk memastikan program prioritas tidak terganggu oleh pemotongan anggaran.
Dengan permintaan klarifikasi ini, DPR berupaya menjaga kesinambungan program industri nasional sekaligus memastikan alokasi anggaran selaras kebutuhan setiap unit kerja.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...