Komisi VII Minta Kemenpar Petakan Pariwisata ASEAN

Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Pariwisata melakukan pemetaan perkembangan sektor pariwisata negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026. Tujuannya untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia dan menjadi dasar penentuan kebijakan serta penggunaan anggaran.

Permintaan pemetaan dan tujuan kebijakan

Anggota Komisi VII, Novita Hardini, mengatakan pemetaan pesaing perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Data tersebut diminta agar alokasi anggaran dan strategi promosi dapat diarahkan secara tepat sasaran. Pemetaan juga diharapkan memberi gambaran jelas tentang posisi Indonesia dibandingkan negara tetangga.

"Saya berharap dalam pertemuan berikutnya, Ibu Menteri juga perlu menyampaikan kondisi pesaing-pesaing kita di negara-negara tetangga. Sehingga kita punya ukuran jelas dari anggaran yang ada ini, sebenarnya apa yang kita tuju,"

Anggaran, promosi, dan target yang jelas

Novita menegaskan penggunaan anggaran pariwisata harus diarahkan pada target yang konkret. Ia menilai promosi destinasi perlu diperkuat secara berkelanjutan agar dampak belanja publik terlihat pada peningkatan kunjungan wisatawan. Evaluasi berbasis data dianggap krusial untuk mengukur efektivitas program promosi dan investasi.

Data perbandingan dan konektivitas

Wakil Ketua Komisi VII, Lamhot Sinaga, meminta Kemenpar menyajikan data perbandingan perkembangan pariwisata Indonesia dengan negara lain. Menurutnya, data seperti laju pertumbuhan antarperiode akan membantu mengukur posisi nasional dan menilai apakah ada peningkatan atau stagnasi.

"Kita butuh data apakah kemudian pertumbuhan yang saat ini dibandingkan 2024-2025, dibanding negara lain. Rasionya itu apa ada pertumbuhan atau mendekati atau tidak,"

Lamhot juga mendorong penguatan koordinasi antara Kementerian Pariwisata dan InJourney untuk meningkatkan konektivitas penerbangan. Akses transportasi yang lebih baik dinilai mampu membantu pemerataan kunjungan wisatawan ke berbagai daerah tujuan.

Tindak lanjut yang diminta Komisi

Dalam rapat, Komisi VII meminta beberapa langkah konkret dari Kemenpar, antara lain:

• Melakukan pemetaan perkembangan pariwisata negara-negara tetangga.
• Menyusun laporan perbandingan pertumbuhan 2024-2025 dengan negara lain.
• Menguatkan strategi promosi yang berorientasi hasil.
• Memperkuat koordinasi dengan InJourney untuk konektivitas penerbangan.

Permintaan ini menandai dorongan Komisi VII agar kebijakan pariwisata bersifat lebih berbasis bukti. Kemenpar diminta menyiapkan data dan rencana tindak lanjut yang dapat dipaparkan pada pertemuan berikutnya.