Prabowo Perintahkan Pemerintahan Digital Terpadu untuk Percepat Layanan Publik

Jakarta. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan transformasi digital pemerintahan pada rapat kabinet paripurna di Istana Negara hari Senin.

Tujuannya jelas: membangun pemerintahan digital kelas dunia dengan layanan publik daring terintegrasi dan sistem data nasional terpadu untuk memangkas birokrasi dan memperbaiki penyaluran bantuan.

Target digitalisasi layanan publik

Prabowo menekankan semua layanan yang dapat dilakukan secara digital harus tersedia daring. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak lagi bolak-balik ke kantor atau antre lama untuk urusan administrasi.

I want Indonesia to have a world-class digital government,

Hentikan aplikasi terpisah

Presiden memerintahkan kementerian dan lembaga negara menghentikan pengembangan aplikasi yang berdiri sendiri. Menurutnya, platform yang terfragmentasi justru menambah hambatan bagi publik.

We must carry out government digitalization. We cannot have dozens of applications that do not communicate with one another. We cannot ask people to repeatedly enter the same information,

Manfaat awal dan data implementasi

Upaya digitalisasi sudah menunjukkan hasil awal pada penyaluran bantuan sosial. Laporan Dewan Ekonomi Nasional mencatat sistem digital telah diterapkan di 43 kabupaten/kota di 26 provinsi.

Saat ini sekitar satu juta keluarga telah terdaftar dari target 12,5 juta rumah tangga penerima. Sebelum digitalisasi, pemohon mengeluarkan biaya sekitar Rp150.000 untuk mengurus dokumen dan pendaftaran.

Now the entire process can be completed at no cost. This is a direct benefit of digitalization,

Integrasi data nasional

Prabowo menginstruksikan pengintegrasian basis data nasional yang mencakup kesejahteraan sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, dan daftar penerima bantuan.

Tujuannya agar data lebih akurat, mengurangi duplikasi, dan meningkatkan efektivitas kebijakan melalui penggunaan informasi yang konsisten dan terkini.

Langkah ke depan

Indonesia telah lama mendorong reformasi pemerintahan digital, namun tumpang tindih sistem antar kementerian dan daerah menjadi kendala utama. Integrasi data dan interoperabilitas sekarang menjadi prioritas untuk mempercepat reformasi birokrasi.

Jika terlaksana, langkah ini diharapkan memperlancar akses layanan publik, meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, dan memangkas beban biaya bagi warga.