Menko PMK Minta Pemda NTT Percepat Pendataan Korban Gempa
Menko PMK Pratikno meminta pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) mempercepat pendataan dampak gempa secara akurat dan terverifikasi. Pernyataan itu disampaikan saat rapat koordinasi penanganan bencana di Manggarai Barat pada Minggu, 16 Agustus 2026. Pratikno menilai data cepat dan tepat menjadi kunci percepatan tanggap darurat serta rehab-rekon pascabencana.
Kenapa pendataan menjadi prioritas
Pratikno menekankan bahwa pendataan yang akurat memengaruhi kecepatan penyaluran bantuan dan perencanaan pemulihan. Dia merujuk pada pengalaman bencana di Sumatera, di mana data yang tidak akurat menghambat kesiapsiagaan dan distribusi bantuan.
Pendataan menjadi sesuatu yang sangat penting. Peran bupati sangat krusial untuk mengaktifkan aparat Pemda dalam pendataan.
Menurutnya, data yang tidak tervalidasi dapat menyebabkan alokasi yang berlebihan atau tidak sesuai kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu, verifikasi di tingkat daerah menjadi elemen utama.
Peran pemda dan koordinasi lapangan
Pratikno menegaskan peran kepala daerah dalam menggerakkan aparat setempat untuk mendata korban dan kerusakan. Ia menyebut sinkronisasi antarlevel pemerintahan dan akuntabilitas data sebagai prioritas.
Pemerintah pusat sudah siap, tetapi pendataan belum ada, tidak akurat, berlebihan, dan jauh dari verifikasi di lapangan. Data yang tidak sesuai kenyataan dapat menghambat penanganan bencana.
Dengan data yang terverifikasi, pemerintah pusat dan daerah bisa menentukan langkah penanganan darurat, kebutuhan logistik, serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara lebih tepat.
Dukungan pemerintah pusat
Pratikno menegaskan pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan pada penanganan dampak gempa di NTT. Namun, ia menekankan bahwa kecepatan respons sangat bergantung pada koordinasi dan kinerja di tingkat daerah.
Kita pemerintah pusat akan bekerja keras untuk mendukung ini. Kecepatannya sangat tergantung dari Bapak, Ibu pimpinan di daerah.
Dengan demikian, percepatan pendataan menjadi tolok ukur awal untuk mempercepat proses pemulihan masyarakat terdampak.
Implikasi dan langkah ke depan
Langkah selanjutnya yang diharapkan adalah pengaktifan aparat pemda untuk melakukan pendataan terverifikasi, pengiriman data terkoordinasi ke pusat, dan pemanfaatan data tersebut untuk perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Keberhasilan proses ini akan menentukan cepat atau lambatnya pemulihan wilayah terdampak.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...