Prabowo: Aparat Tak Boleh Lindungi Perjudian, Minta Pembenahan
Presiden Prabowo Subianto meminta pembenahan internal aparat penegak hukum agar tidak melindungi praktik perjudian, narkoba, dan penyelundupan. Pernyataan itu disampaikan saat peresmian Museum Pahlawan Nasional Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu, 17 Mei 2026. Ia menekankan pembenahan diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjamin pelayanan yang adil bagi masyarakat.
Seruan pembenahan aparat
Presiden menilai kepercayaan masyarakat bergantung pada integritas hakim, polisi, jaksa, dan tentara. Oleh karena itu, ia menuntut setiap lembaga berani melakukan pembersihan dari praktik korupsi dan perlindungan terhadap kejahatan terorganisir.
Aparat harus berani koreksi diri dan membersihkan institusi sehingga jangan sampai aparat melindungi perjudian, narkoba, dan penyelundupan.
Langkah reformasi internal
Prabowo menyatakan telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk merintis reformasi internal dalam beberapa waktu terakhir. Tujuannya agar institusi menjadi lebih profesional dan kembali menjalankan fungsi utama sebagai pelayan masyarakat.
Menurut Presiden, aparat yang bersih akan memastikan pelayanan publik berjalan maksimal dan menjaga kepercayaan rakyat.
Jadilah tentara rakyat dan polisi yang dicintai rakyat. Kepercayaan publik harus dijaga melalui pelayanan bersih.
Museum Marsinah: koleksi dan simbol perjuangan
Peresmian Museum Pahlawan Nasional Marsinah menjadi momen seruan itu. Museum berdiri di atas lahan seluas 938,6 meter persegi dengan gedung utama dan rumah singgah yang menyimpan koleksi pribadi Marsinah.
- Sepeda onthel milik Marsinah
- Seragam kerja pabrik
- Piagam penghargaan dan dokumen pribadi
Barang-barang tersebut menggambarkan perjalanan Marsinah sebagai buruh pabrik di Sidoarjo dan menjadi pengingat perjuangan hak buruh serta tuntutan keadilan sosial.
Relevansi dan harapan ke depan
Prabowo menilai semangat perjuangan Marsinah relevan dengan upaya membenahi aparat penegak hukum. Pemerintah berharap pembenahan internal terus diperkuat sehingga menghasilkan institusi yang profesional dan dicintai rakyat.
Langkah perbaikan diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak pada praktik penegakan hukum yang berpihak pada masyarakat luas dan menutup ruang bagi praktik ilegal.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
DPR Minta Dana Rekonstruksi Faskes di Manggarai Pasca Gempa
Komisi IX DPR minta alokasi anggaran rekonstruksi faskes di Manggarai pascagempa 21 Agustus 2026; 384 fasili...
Anak Muda Bandung Perkuat Gerakan Selamatkan Pangan
35 pemuda Bandung ikuti pelatihan penyelamatan pangan bersama Hareudang Bandung untuk kurangi pemborosan dan...
KLH Minta Swasta Bangun Sekat Kanal Atasi Karhutla Gambut Kalbar
KLH minta perusahaan swasta bangun sekat kanal di konsesi untuk atasi kebakaran lahan gambut Kalbar dan memp...
BULOG Siapkan Stok Beras Antisipasi Perpanjangan Darurat Gempa NTT
BULOG menyiapkan stok beras hingga 18.500 ton untuk mengantisipasi perpanjangan tanggap darurat gempa di NTT...
Kemensos Salurkan Rp15 Juta untuk 13 Ahli Waris Korban Gempa Nagekeo
Kemensos menyerahkan santunan Rp15 juta kepada 13 ahli waris korban gempa Nagekeo di Posko Berdikari Danga p...
Pemerintah Siapkan Rp1,2 T Cadangan Pangan untuk Bencana 2026
Pemerintah menyiapkan Rp1,2 triliun untuk Cadangan Pangan Pemerintah 2026 dan Rp17,5 triliun untuk bantuan b...