Prabowo: Aparat Tak Boleh Lindungi Perjudian, Minta Pembenahan
Presiden Prabowo Subianto meminta pembenahan internal aparat penegak hukum agar tidak melindungi praktik perjudian, narkoba, dan penyelundupan. Pernyataan itu disampaikan saat peresmian Museum Pahlawan Nasional Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu, 17 Mei 2026. Ia menekankan pembenahan diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjamin pelayanan yang adil bagi masyarakat.
Seruan pembenahan aparat
Presiden menilai kepercayaan masyarakat bergantung pada integritas hakim, polisi, jaksa, dan tentara. Oleh karena itu, ia menuntut setiap lembaga berani melakukan pembersihan dari praktik korupsi dan perlindungan terhadap kejahatan terorganisir.
Aparat harus berani koreksi diri dan membersihkan institusi sehingga jangan sampai aparat melindungi perjudian, narkoba, dan penyelundupan.
Langkah reformasi internal
Prabowo menyatakan telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk merintis reformasi internal dalam beberapa waktu terakhir. Tujuannya agar institusi menjadi lebih profesional dan kembali menjalankan fungsi utama sebagai pelayan masyarakat.
Menurut Presiden, aparat yang bersih akan memastikan pelayanan publik berjalan maksimal dan menjaga kepercayaan rakyat.
Jadilah tentara rakyat dan polisi yang dicintai rakyat. Kepercayaan publik harus dijaga melalui pelayanan bersih.
Museum Marsinah: koleksi dan simbol perjuangan
Peresmian Museum Pahlawan Nasional Marsinah menjadi momen seruan itu. Museum berdiri di atas lahan seluas 938,6 meter persegi dengan gedung utama dan rumah singgah yang menyimpan koleksi pribadi Marsinah.
- Sepeda onthel milik Marsinah
- Seragam kerja pabrik
- Piagam penghargaan dan dokumen pribadi
Barang-barang tersebut menggambarkan perjalanan Marsinah sebagai buruh pabrik di Sidoarjo dan menjadi pengingat perjuangan hak buruh serta tuntutan keadilan sosial.
Relevansi dan harapan ke depan
Prabowo menilai semangat perjuangan Marsinah relevan dengan upaya membenahi aparat penegak hukum. Pemerintah berharap pembenahan internal terus diperkuat sehingga menghasilkan institusi yang profesional dan dicintai rakyat.
Langkah perbaikan diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak pada praktik penegakan hukum yang berpihak pada masyarakat luas dan menutup ruang bagi praktik ilegal.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Wamen LH Minta Kepala Daerah Waspada Kebakaran di TPA Saat El Nino
Wamen LH minta kepala daerah waspadai kebakaran TPA saat El Nino; Menteri LH keluarkan surat edaran pasca ke...
Pemerintah Percepat Cetak Sawah Papua Selatan untuk Kesejahteraan
Pemerintah percepat cetak sawah di Papua Selatan, 48.934 ha terlibat, Rp1,3 triliun dialokasikan untuk tingk...
KemenPPPA Ajak Anak Jadi Penggerak Perubahan Iklim
KemenPPPA mendorong anak dan generasi muda aktif menghadapi krisis iklim melalui aksi sederhana seperti peng...
LPDP Buka Pendaftaran Beasiswa Tahap II 2026, Sediakan 10 Program
LPDP membuka pendaftaran Beasiswa Tahap II 2026 sejak 30 Juni 2026, menyediakan sedikitnya 10 program untuk...
Tarif Listrik Triwulan III 2026 Tetap untuk Jaga Daya Beli
Pemerintah dan ESDM menetapkan tarif listrik Triwulan III 2026 tetap untuk menjaga daya beli dan stabilitas...
KP2MI Perkuat Komunikasi Publik untuk Cegah Perekrutan PMI Ilegal
KP2MI menguatkan komunikasi publik dan literasi digital untuk mencegah perekrutan PMI ilegal dan merespons l...