Banggar Apresiasi Kinerja DJP dan DJBC Kepulauan Riau

Banggar DPR RI mengapresiasi kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kepulauan Riau. Pada kunjungan kerja yang berlangsung awal Juli 2026, pimpinan delegasi menyebut pencapaian itu tetap positif meski ada perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik.

Kinerja dan potensi Batam

Pimpinan delegasi Banggar, Syarief Abdullah Alkadrie, menilai Batam masih menyimpan potensi besar untuk meningkatkan penerimaan negara. Hal ini didasarkan pada konsentrasi industri dan posisi strategis Batam sebagai pintu gerbang perdagangan internasional.

"Kita patut memberikan apresiasi dan dukungan untuk peningkatan kinerja Kantor Wilayah DJP dan DJBC Batam," ujar Syarief, Minggu, 5 Juli 2026.

Syarief menekankan bahwa Batam memiliki ribuan perusahaan manufaktur dan industri serta ribuan transaksi ekspor-impor setiap hari. Kondisi tersebut menjadi peluang untuk mendorong kenaikan penerimaan perpajakan dan kepabeanan.

Realisasi penerimaan hingga 30 Juni 2026

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, melaporkan bahwa pendapatan negara di Kepulauan Riau menunjukkan pertumbuhan signifikan hingga pertengahan 2026.

"Pendapatan negara di Kepulauan Riau terus bertumbuh," kata Djaka Budhi Utama.

Data menunjukkan kontribusi Pajak Penghasilan dominan di wilayah yang berstatus Free Trade Zone. Implementasi sistem Coretax disebut membantu meningkatkan kepatuhan sukarela dan menekan praktik penghindaran pajak.

Kebijakan fiskal dan evaluasi insentif

Anggota Banggar, Puteri Komarudin, meminta BP Batam melakukan evaluasi atas kebijakan insentif, khususnya tax allowance. Evaluasi dinilai penting untuk memastikan insentif fiskal benar-benar mendorong investasi pada sektor strategis.

"Agar BP Batam melakukan evaluasi terhadap tax allowance yang sudah diberikan selama ini. Apakah insentif fiskal tersebut memberikan dampak bagi perkembangan investasi di Batam, khususnya sektor-sektor strategis, air bersih dan listrik," ujar Puteri.

Sinergi antara Kementerian Keuangan, DJP, DJBC, dan BP Batam akan menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi penerimaan tanpa mengorbankan daya tarik investasi. Penguatan pengawasan fasilitas fiskal dan pemanfaatan data perpajakan diharapkan memperbesar realisasi penerimaan negara ke depan.