Kades Blitar Keluhkan Pemangkasan Dana Desa hingga 70%

Blitar — Kepala desa di Kabupaten Blitar mengeluhkan pemangkasan Dana Desa hingga 70 persen, yang dinilai mengganggu kemampuan memenuhi kebutuhan pembangunan dan layanan publik. Keluhan itu disampaikan saat sosialisasi pendidikan dan pelatihan organisasi di Pendapa Ageng Hand Asta Sih, Srengat, Rabu (28/10/2026), dan mendapat perhatian politisi PDI Perjuangan Guntur Wahono.

Keluhan utama kepala desa

Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Blitar, Rudi Puryono, menyebut forum tersebut menjadi ruang bagi pemerintah desa menyampaikan persoalan yang mendesak. Selain pemangkasan Dana Desa, sejumlah masalah lain juga muncul di lapangan.

• Distribusi pupuk yang tidak merata.
• Pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang belum optimal.
• Ketidakakuratan data penerima bantuan sosial.

"Kami tentu sangat mengapresiasi kegiatan ini karena sangat membantu kita yang ada di pemerintahan desa. Banyak persoalan yang kami hadapi dan perlu penyelesaian secepatnya,"

Masalah data dan protes warga

Rudi menyoroti ketidakakuratan data desil kesejahteraan. Ia menyebut ada warga yang dinilai miskin tetapi tercatat di desil 7 sampai 9. Kondisi ini memicu protes kepada pemerintah desa, meski penetapan data bantuan tidak sepenuhnya menjadi kewenangan kepala desa.

Warga yang mempertanyakan status bantuan diarahkan untuk mengecek data melalui operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), kata Rudi.

Politisi dorong komunikasi lintas unsur

Guntur Wahono, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur dan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar, menilai pengurangan anggaran desa harus menjadi perhatian bersama. Ia menegaskan pemotongan besar berisiko memperberat persoalan desa.

"Kita melihat kali ini anggaran desa itu sangat berkurang luar biasa. Masyarakat harus bisa merasakan atas perjuangan para wakil rakyat,"

Menurut Guntur, bahkan ketika dana desa dicairkan 100 persen, banyak desa masih mengalami kekurangan untuk kebutuhan pembangunan. Pemotongan sampai 70 persen membuat situasi menjadi lebih sulit.

Rencana koordinasi dan langkah lanjutan

Guntur mengatakan pihaknya mengundang PKDI untuk mendengar langsung persoalan kepala desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Ia mendorong koordinasi tiga pilar partai—struktur partai, petugas partai di fraksi DPRD, dan petugas partai di eksekutif—sebagai upaya untuk mencari solusi.

"Kuncinya adalah komunikasi. Semua persoalan ini solusinya adalah komunikasi. Tanpa komunikasi maka akan terjadi miskomunikasi. Tujuannya satu, mengurai persoalan masyarakat dan persoalan desa utamanya,"

Langkah selanjutnya adalah memperkuat komunikasi antarpihak agar aspirasi pemerintah desa dapat ditindaklanjuti dan persoalan tidak berlarut-larut. Upaya ini diharapkan membantu meringankan beban pelayanan publik di tingkat desa ke depan.