Pemadaman Listrik Sumut Hampir 24 Jam, DPRD Desak Audit PLN

Anggota DPRD Sumatera Utara, Meryl Rouli Saragih, mengkritik keras PLN menyusul pemadaman listrik massal yang melumpuhkan sejumlah wilayah Sumut hampir 24 jam pada Sabtu (23/5). Ia menilai PLN gagal memberi kepastian pemulihan, sehingga menuntut audit dan penguatan sistem cadangan untuk fasilitas vital.

Kritik DPRD terhadap penanganan PLN

Meryl mengatakan masyarakat belum menerima penjelasan utuh mengenai progres pemulihan dan waktu kembalinya pasokan listrik normal. Menurutnya, permintaan maaf dari PLN tidak cukup untuk menjawab keresahan warga yang terdampak luas.

"Rakyat menunggu kepastian dan solusi nyata, bukan sekadar alasan dan permintaan maaf," tegas Meryl pada Sabtu (23/5).

PLN sebelumnya menyebut gangguan berasal dari sistem transmisi akibat cuaca buruk, yang memicu efek domino pada jaringan interkoneksi Sumatera. Namun Meryl mempertanyakan apakah penyebab itu semata-mata faktor alam atau juga akumulasi lemahnya mitigasi dan kesiapan infrastruktur.

"Cuaca ekstrem bukan hal baru. Dalam sistem kelistrikan modern, risiko seperti ini seharusnya sudah bisa diantisipasi dengan infrastruktur yang kuat, sistem cadangan yang andal, dan manajemen krisis yang matang. Jangan jadikan cuaca sebagai tameng untuk menutupi kelemahan sistem,"

Dampak luas pemadaman

Meryl menuturkan pemadaman hampir sehari penuh menciptakan kekacauan sosial dan ekonomi. Aktivitas bisnis terganggu, lalu lintas tidak teratur karena lampu lalu lintas padam, dan antrean panjang muncul di sejumlah SPBU karena kepanikan warga.

Ia juga menyoroti dampak serius pada layanan kesehatan. Rumah sakit dan fasilitas medis harus mengandalkan genset dengan biaya operasional tinggi untuk menjaga layanan tetap berjalan, yang pada akhirnya membebani masyarakat.

• Roda ekonomi melambat akibat aktivitas usaha terhenti.
• Layanan kesehatan bergantung pada genset dan bahan bakar tambahan.
• Keamanan jalan menurun karena lampu lalu lintas padam.
• Kepanikan publik menyebabkan antrean dan gangguan distribusi bahan bakar.

Tuntutan dan rekomendasi DPRD

Meryl meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem transmisi dan tata kelola mitigasi PLN di seluruh Sumatera. Ia juga menekankan kebutuhan penguatan cadangan listrik untuk fasilitas vital seperti rumah sakit, SPBU, dan layanan publik lainnya.

Selain itu, Meryl mendorong modernisasi infrastruktur kelistrikan secara menyeluruh dan evaluasi mekanisme kompensasi bagi masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak langsung.

"Jabatan di sektor strategis bukan arena coba-coba. Jika tidak mampu menjalankan amanah dan menjaga pelayanan dasar rakyat tetap berjalan, maka harus memberi kesempatan kepada pihak yang lebih kompeten,"

Implikasi dan langkah selanjutnya

Menurut Meryl, pemadaman listrik berkepanjangan bukan hanya soal ketidaknyamanan, melainkan menyangkut keselamatan dan kepercayaan publik terhadap penyedia layanan dasar. Ia menegaskan negara tidak boleh mengabaikan kebutuhan listrik sebagai hak dasar warga.

Permintaan audit dan perbaikan infrastruktur menjadi langkah yang didesak DPRD untuk mencegah kejadian serupa terulang dan memulihkan kepercayaan publik.