DPR Dukung Pelibatan Kantin Sekolah dalam Program MBG

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendukung pelibatan kantin sekolah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan itu disampaikan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026, untuk memperluas manfaat MBG dan melibatkan ekonomi lokal dengan tetap memperbaiki tata kelola dan koordinasi.

Dukungan DPR untuk pelibatan kantin

Lalu menyatakan bahwa keterlibatan kantin sekolah dapat memperluas jangkauan dan efektivitas program. Menurutnya, skema ini memberi peluang partisipasi masyarakat di sekitar sekolah.

"Kalau program MBG bermanfaat, silakan dilanjutkan. Namun tata kelolanya juga harus diperbaiki,"

Komisi X terus memberi masukan teknis terkait pelaksanaan untuk memastikan penerima manfaat mendapatkan menu bergizi sesuai kebutuhan.

Dampak ekonomi lokal dan partisipasi masyarakat

Pelibatan kantin dianggap mampu menggerakkan usaha mikro dan penjual lokal di lingkungan sekolah. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya untuk siswa, tetapi juga untuk perekonomian sekitar.

"Kantin sekolah silakan saja, justru lebih bagus. Masyarakat sekitar sekolah dapat lebih terlibat,"

Skema ini diharapkan memberi peluang usaha bagi pelaku UMKM kuliner serta meningkatkan ketersediaan makanan bergizi yang sesuai selera lokal.

Tantangan pelaksanaan di wilayah 3T

Lalu menyoroti wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang memiliki tantangan geografis khusus. Distribusi dari dapur pusat tidak selalu realistis untuk daerah terpencil.

"Tidak mungkin daerah 3T dilayani dapur yang sangat jauh. Harus disesuaikan dengan kondisi daerah,"

Dia meminta agar skema pelaksanaan fleksibel dan menyesuaikan infrastruktur setiap daerah agar tidak mengganggu kualitas layanan.

Mekanisme pelaksanaan dan peran Badan Gizi Nasional

Menurut pernyataan pemerintah, program MBG akan tetap berlanjut dengan beberapa opsi penyediaan makanan. Tidak semua distribusi harus melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); pemerintah membuka peluang agar sebagian dilakukan melalui dapur atau kantin sekolah, namun tetap berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN).

"Sebagian besar mengharapkan program ini tetap dilanjutkan. Jumlah penerimanya mencapai lebih dari 43 juta murid,"

Permintaan Lalu adalah perumusan tata kelola yang lebih efektif bersama BGN untuk menjamin mutu, keamanan pangan, dan akuntabilitas pelaksanaan.

Langkah selanjutnya

Sebagai tindak lanjut, Komisi X akan memberikan masukan teknis untuk perumusan aturan pelibatan kantin dan mekanisme pengawasan. Penerapan yang tepat diharapkan meningkatkan cakupan, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan program MBG bagi jutaan siswa di Indonesia.