MenHAM: Pelayanan Pemerintahan untuk Papua Gratis, Stop Bawa Uang ke Jakarta
Mengetahui siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa: Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan pelayanan administrasi dan tata kelola pembangunan Papua di pemerintah pusat diberikan secara gratis. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Kamis, 20 Agustus 2026. Pigai meminta pemerintah daerah menempuh jalur birokrasi resmi dan menghentikan kebiasaan membawa uang ke Jakarta untuk memengaruhi kebijakan.
Pelayanan Pemerintahan Untuk Papua Gratis
Pigai menegaskan semua urusan administrasi, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan terkait Papua di pemerintah pusat tidak dipungut biaya. Ia menekankan kebijakan pemerintah merupakan bentuk pelayanan negara kepada masyarakat, bukan komoditas yang bisa dibeli.
“Pelayanan pemerintahan di Jakarta itu gratis tanpa bayar. Jangan membiasakan mengantar uang ke Jakarta, tiada ada kebijakan negara ini yang bisa dibeli dengan uang,”
Imbauan Hentikan Praktik Transaksional
Menurut Pigai, praktik membawa uang untuk memperoleh kebijakan atau pelayanan memperkuat persepsi negatif terhadap Papua dan masyarakatnya. Karena itu, ia meminta pejabat daerah dan pihak terkait menghindari transaksi semacam itu.
“Urusan administrasi, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan terkait Papua di Jakarta seluruhnya gratis, tanpa biaya apa pun. Pemerintah tidak membenarkan adanya pembayaran untuk memperoleh pelayanan maupun kebijakan terkait pembangunan Papua,”
Dampak dan Upaya Perubahan Birokrasi
Pigai menilai penguatan integritas birokrasi penting untuk menjaga martabat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah. Ia mendorong pelayanan publik berlangsung transparan dan akuntabel agar kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia juga memberikan arahan agar wakil rakyat dan pejabat daerah berani menyuarakan kepentingan rakyat tanpa mengandalkan praktik transaksional.
- Gunakan jalur birokrasi resmi untuk pengurusan kebijakan.
- Hentikan kebiasaan membawa uang ke Jakarta untuk memengaruhi keputusan.
- Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
Arahan dan Harapan
Pigai mengingatkan bahwa pajak yang dibayar masyarakat digunakan negara untuk menggaji aparat dan membiayai kebijakan. Karena itu, kebijakan harus diberikan berdasarkan tugas dan tanggung jawab lembaga, bukan imbalan uang.
“Kebijakan tidak bisa dibayar, kebijakan itu gratis. Bapak-bapak bayar pajak, hasil pajak itu diberikan kepada kami sebagai gaji dan tunjangan, berdasarkan itulah kita berikan kebijakan,”
Ia menutup dengan peringatan agar tradisi korupsi budaya seperti ‘ikan puri bayar ikan hiu’ dibuang jauh-jauh dan masyarakat tidak takut menyatakan ketidakadilan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...