Prabowo Pimpin Pelantikan 1.204 Pamong Praja IPDN, 29 Juli 2026

Presiden Prabowo Subianto akan memimpin pelantikan 1.204 lulusan Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII Tahun 2026 pada 29 Juli 2026. Pelantikan digelar di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Siapa yang dilantik dan penugasan

Para yang dilantik terdiri atas 728 putra dan 476 putri, yang akan menerima status Pamong Praja Muda. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, mereka akan ditempatkan di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

"Termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sesuai kebutuhan formasi aparatur sipil negara,"

Penempatan di wilayah 3T menunjukkan fokus pemerintah untuk memperkuat pelayanan publik di daerah-daerah yang paling membutuhkan tenaga aparatur.

Harapan pemerintah dan tata kelola

Pemerintah mengucapkan selamat dan berharap para lulusan mengemban tugas dengan integritas dan dedikasi tinggi. Prasetyo menegaskan peran lulusan dalam transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan.

"Semoga menjadi bagian penting dari transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,"

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah menegaskan komitmen pada penguatan sumber daya manusia dan reformasi birokrasi untuk mendukung visi Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.

Penghargaan bagi lulusan terbaik

Pada pelantikan, Presiden akan menyerahkan penghargaan kepada 10 lulusan terbaik sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik mereka.

• Penghargaan Kartika Astha Brata diberikan kepada Aji Bayu Ramadhan, S.Tr.I.P.
• Penghargaan Sapta Adhi Praja diberikan kepada 9 lulusan terbaik lainnya.

Penghargaan ini diharapkan mendorong para Pamong Praja Muda menjadi perekat persatuan dan menjaga harmoni sosial di daerah masing-masing.

Pentingnya ilmu pemerintahan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa wisuda ini menandai keberhasilan IPDN dalam melahirkan tenaga pemerintahan yang berbasis ilmu pengetahuan. Menurutnya, profesi pemerintahan harus berdasar pada disiplin ilmu, proses pendidikan memadai, kode etik, dan orientasi pengabdian kepada masyarakat.

"Ilmu pemerintahan menjadi fondasi utama bagi aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugasnya,"

Penguasaan ilmu pengetahuan dinilai akan membedakan pembuatan kebijakan yang berbasis kajian ilmiah dari kebijakan yang hanya mengandalkan intuisi.

Pelantikan ini sekaligus menjadi langkah nyata pengisian formasi aparatur di berbagai tingkatan pemerintahan dan bagian dari upaya memastikan keberlanjutan regenerasi kepemimpinan aparatur negara.