Prabowo Pimpin Pelantikan 1.204 Pamong Praja IPDN, 29 Juli 2026
Presiden Prabowo Subianto akan memimpin pelantikan 1.204 lulusan Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII Tahun 2026 pada 29 Juli 2026. Pelantikan digelar di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Siapa yang dilantik dan penugasan
Para yang dilantik terdiri atas 728 putra dan 476 putri, yang akan menerima status Pamong Praja Muda. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, mereka akan ditempatkan di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.
"Termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sesuai kebutuhan formasi aparatur sipil negara,"
Penempatan di wilayah 3T menunjukkan fokus pemerintah untuk memperkuat pelayanan publik di daerah-daerah yang paling membutuhkan tenaga aparatur.
Harapan pemerintah dan tata kelola
Pemerintah mengucapkan selamat dan berharap para lulusan mengemban tugas dengan integritas dan dedikasi tinggi. Prasetyo menegaskan peran lulusan dalam transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan.
"Semoga menjadi bagian penting dari transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,"
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah menegaskan komitmen pada penguatan sumber daya manusia dan reformasi birokrasi untuk mendukung visi Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.
Penghargaan bagi lulusan terbaik
Pada pelantikan, Presiden akan menyerahkan penghargaan kepada 10 lulusan terbaik sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik mereka.
- Penghargaan Kartika Astha Brata diberikan kepada Aji Bayu Ramadhan, S.Tr.I.P.
- Penghargaan Sapta Adhi Praja diberikan kepada 9 lulusan terbaik lainnya.
Penghargaan ini diharapkan mendorong para Pamong Praja Muda menjadi perekat persatuan dan menjaga harmoni sosial di daerah masing-masing.
Pentingnya ilmu pemerintahan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa wisuda ini menandai keberhasilan IPDN dalam melahirkan tenaga pemerintahan yang berbasis ilmu pengetahuan. Menurutnya, profesi pemerintahan harus berdasar pada disiplin ilmu, proses pendidikan memadai, kode etik, dan orientasi pengabdian kepada masyarakat.
"Ilmu pemerintahan menjadi fondasi utama bagi aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugasnya,"
Penguasaan ilmu pengetahuan dinilai akan membedakan pembuatan kebijakan yang berbasis kajian ilmiah dari kebijakan yang hanya mengandalkan intuisi.
Pelantikan ini sekaligus menjadi langkah nyata pengisian formasi aparatur di berbagai tingkatan pemerintahan dan bagian dari upaya memastikan keberlanjutan regenerasi kepemimpinan aparatur negara.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...