KPU: 214.357.667 Pemilih Terdata dalam PDPB Semester 1/2026
Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis rekapitulasi hasil Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester 1 Tahun 2026. Anggota Komisioner sekaligus Ketua Divisi Data dan Informasi, Betty Epsilon Idros, menyampaikan total pemilih tercatat nasional, dari dalam negeri dan luar negeri, mencapai 214.357.667 pemilih dalam Rapat Pleno PDPB yang digelar di kantor KPU, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.
Rincian jumlah dan komposisi pemilih
Data rekap menunjukkan komposisi pemilih hampir seimbang. Proporsi gender tercatat 49,85 persen laki-laki dan 50,15 persen perempuan. Menurut Betty, jumlah ini naik dibandingkan periode sebelumnya.
"Jadi total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667. Terdiri atas laki-laki 49,85 persen laki-laki, perempuan 50,15 persen,"
Tren kenaikan dibanding periode sebelumnya
KPU mencatat adanya kenaikan jumlah pemilih sebesar 1,11 persen jika dibandingkan data PDPB Semester 2 Tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan adanya penambahan pemilih dari proses pemuktahiran yang menyeluruh terhadap Warga Negara Indonesia (WNI), baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.
Sebaran provinsi dengan pemilih terbanyak
Betty memaparkan sebaran jumlah pemilih antarprovinsi. Lima provinsi dengan jumlah pemilih terbesar adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan Banten. Rincian angka tertera pada tabel berikut:
| Provinsi | Jumlah Pemilih (perkiraan) |
|---|---|
| Jawa Barat | 35,7 juta |
| Jawa Timur | 32,5 juta |
| Jawa Tengah | 29,3 juta |
| Sumatra Utara | 11,3 juta |
| Banten | 9,3 juta |
Implikasi dan langkah selanjutnya
Hasil rekap PDPB ini menjadi dasar KPU dalam perencanaan logistik dan regulasi pemilu selanjutnya. KPU menyatakan akan terus memperbarui data secara berkala untuk memastikan akurasi daftar pemilih, termasuk verifikasi terhadap WNI di luar negeri.
Dengan data terbaru ini, penyelenggara pemilu dapat menyesuaikan kebijakan teknis dan persiapan penyelenggaraan, sehingga proses demokrasi berjalan lebih representatif dan akurat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Revisi UU Kehutanan: DPR Sorot Hutan Adat dan Perhutanan Sosial
DPR dorong revisi UU Kehutanan untuk perkuat Hutan Adat, prioritaskan perhutanan sosial, dan integrasikan da...
Bendungan Jlantah Andalan Jaga Pasokan Air saat Kemarau El Nino
Bendungan Jlantah di Karanganyar diresmikan 10 Juli 2026 dan berfungsi jaga pasokan air, irigasi, layanan ai...
Prabowo: Kabinet Diberi Mandat Selesaikan Persoalan Bangsa
Presiden Prabowo memberi mandat pada Kabinet Merah Putih untuk menyelesaikan ketimpangan dan kebocoran kekay...
Prabowo: Kabinet Dimandat Selesaikan Persoalan Besar Bangsa
Presiden Prabowo memberi mandat pada Kabinet Merah Putih untuk menyelesaikan masalah ketimpangan, kemiskinan...
Prabowo: Under Invoicing hingga Penyelundupan Rugikan Negara
Presiden Prabowo menyatakan under invoicing, transfer pricing, dan penyelundupan menyebabkan kebocoran kekay...
Genius Umar: Tata Kelola dan Budaya untuk Pengelolaan Sampah
Genius Umar menekankan tata kelola, kepemimpinan, dan budaya sebagai kunci pengelolaan sampah berkelanjutan...