PDIP Tegaskan Posisi sebagai Partai Penyeimbang dalam Pemerintahan

JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Said Abdullah, menegaskan PDIP menempatkan diri sebagai partai penyeimbang dalam pemerintahan, bukan sebagai oposisi, dalam keterangan tertulis pada Kamis, 18 Juni 2026.

Makna posisi penyeimbang

Said mengatakan posisi itu bukan sikap ragu atau abu-abu, melainkan pilihan politik yang jelas. PDIP akan mendukung kebijakan pemerintah jika terbukti berpihak pada rakyat dan membawa manfaat bagi masyarakat luas.

Menurutnya, dukungan partai tidak semata-mata didorong oleh kalkulasi elektoral. PDIP siap memberikan dukungan meski partai tidak memperoleh keuntungan politik dari keberhasilan kebijakan tersebut.

PDI Perjuangan berposisi sebagai partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu-abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara-negara Barat yang menjalankan sistem oposisi

Perbedaan dengan oposisi

Said membedakan tegas antara peran penyeimbang dan peran oposisi. Oposisi, menurutnya, cenderung mengambil posisi yang berseberangan total untuk mengekspos kelemahan pemerintahan demi keuntungan elektoral.

Sebaliknya, PDIP memilih sikap objektif dan proporsional. Partai siap memberi masukan konstruktif apabila kebijakan pemerintah perlu penyempurnaan, tanpa menjadikan perubahan itu alat untuk menyerang secara politik.

Hubungan PDIP dengan pemerintahan

Said menyebut langkah ini selaras dengan arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menekankan sikap obyektif dan proporsional. Ia juga menyatakan Presiden Prabowo Subianto memahami pilihan politik PDIP.

Bapak Presiden sangat sadar bahwa tidak semua pujian itu baik, melebih-lebihkan pujian ibarat teman malah bisa mengaburkan sikap objektivitas yang diperlukan Bapak Presiden

Said menambahkan Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas sikap PDIP dan menilai partai sebagai teman yang lebih jujur dalam hubungan politik pemerintahan saat ini.

Implikasi politik hingga 2029

Kedudukan PDIP sebagai partai penyeimbang diproyeksikan memengaruhi dinamika politik hingga akhir masa jabatan Presiden pada 2029. Sikap partai berpotensi memperkuat akuntabilitas kebijakan publik melalui dukungan dan koreksi yang berbasis kepentingan rakyat.

Dengan pendekatan tersebut, PDIP berusaha menjaga keseimbangan antara pengawasan politik dan kontribusi positif terhadap kebijakan pemerintah.