PDIP Tegaskan Posisi sebagai Partai Penyeimbang dalam Pemerintahan
JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Said Abdullah, menegaskan PDIP menempatkan diri sebagai partai penyeimbang dalam pemerintahan, bukan sebagai oposisi, dalam keterangan tertulis pada Kamis, 18 Juni 2026.
Makna posisi penyeimbang
Said mengatakan posisi itu bukan sikap ragu atau abu-abu, melainkan pilihan politik yang jelas. PDIP akan mendukung kebijakan pemerintah jika terbukti berpihak pada rakyat dan membawa manfaat bagi masyarakat luas.
Menurutnya, dukungan partai tidak semata-mata didorong oleh kalkulasi elektoral. PDIP siap memberikan dukungan meski partai tidak memperoleh keuntungan politik dari keberhasilan kebijakan tersebut.
PDI Perjuangan berposisi sebagai partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu-abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara-negara Barat yang menjalankan sistem oposisi
Perbedaan dengan oposisi
Said membedakan tegas antara peran penyeimbang dan peran oposisi. Oposisi, menurutnya, cenderung mengambil posisi yang berseberangan total untuk mengekspos kelemahan pemerintahan demi keuntungan elektoral.
Sebaliknya, PDIP memilih sikap objektif dan proporsional. Partai siap memberi masukan konstruktif apabila kebijakan pemerintah perlu penyempurnaan, tanpa menjadikan perubahan itu alat untuk menyerang secara politik.
Hubungan PDIP dengan pemerintahan
Said menyebut langkah ini selaras dengan arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menekankan sikap obyektif dan proporsional. Ia juga menyatakan Presiden Prabowo Subianto memahami pilihan politik PDIP.
Bapak Presiden sangat sadar bahwa tidak semua pujian itu baik, melebih-lebihkan pujian ibarat teman malah bisa mengaburkan sikap objektivitas yang diperlukan Bapak Presiden
Said menambahkan Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas sikap PDIP dan menilai partai sebagai teman yang lebih jujur dalam hubungan politik pemerintahan saat ini.
Implikasi politik hingga 2029
Kedudukan PDIP sebagai partai penyeimbang diproyeksikan memengaruhi dinamika politik hingga akhir masa jabatan Presiden pada 2029. Sikap partai berpotensi memperkuat akuntabilitas kebijakan publik melalui dukungan dan koreksi yang berbasis kepentingan rakyat.
Dengan pendekatan tersebut, PDIP berusaha menjaga keseimbangan antara pengawasan politik dan kontribusi positif terhadap kebijakan pemerintah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Puan Maharani Raih AIPA Distinguished Service Award 2026
Puan Maharani menerima AIPA Distinguished Service Award 2026 di Manila atas kontribusi memperkuat diplomasi...
Bimtek Pengelolaan Sampah di Sumenep, Warga Didorong Aktif
Bimtek pengelolaan sampah di Desa Marengan Daya, Sumenep mendorong peran warga dengan pelatihan, bak sampah,...
Pemkab Banyuwangi Anggarkan Rp9,37 M untuk 13.392 Guru Ngaji
Pemkab Banyuwangi mengalokasikan Rp9,37 miliar untuk insentif 13.392 guru ngaji pada 2026 sebagai dukungan p...
Soekarno Run 2026 di Ngawi Siap Digelar, Hadiah Rp150 Juta
Soekarno Run 2026 di Ngawi digelar 29 November dengan target ribuan peserta dan total hadiah Rp150 juta.
Reses Lasmiran di Batokan: Aspirasi Warga dan Raperda Pilkades
Lasmiran menggelar reses di Batokan (20/11/2026) untuk serap aspirasi warga dan bahas Raperda Pilkades, kelu...
Surabaya Dorong Teba di Kampung untuk Redam Sampah Organik
RT/RW dan aparatur diminta aktif terapkan teba di kampung-kampung Surabaya untuk mengolah hampir 950 ton sam...