Andreas Minta Evaluasi KUR 17 Tahun agar UMKM Naik Kelas

BATU — Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, mendorong pemerintah segera mengevaluasi efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah berjalan selama 17 tahun. Pernyataan itu disampaikan saat dialog dengan pelaku UMKM dan penggerak pariwisata di Gelora Garden, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Kamis (6/8/2026).

Evaluasi KUR dan capaian program

Andreas menilai alokasi anggaran besar untuk KUR belum mampu mendorong banyak pelaku usaha naik kelas. Ia menekankan bahwa penyaluran modal saja tidak cukup untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro.

"Subsidi permodalan melalui KUR ini sudah berjalan 17 tahun dengan anggaran sangat besar, tapi pelaku UMKM sampai hari ini tidak banyak yang bergerak naik kelas. Mayoritas masih berkutat di tingkat mikro dan ultra mikro,"

Perbaikan basis data UMKM

Selain skema pembiayaan, Andreas menyoroti masalah validitas data UMKM nasional. Menurutnya, data yang tidak akurat membuat sasaran program menjadi kurang tepat.

"Rasio penduduk dan jumlah UMKM ini masih meragukan. Ke depan, validasi data ini harus ditinjau kembali,"

Pendampingan dan skema pembiayaan yang fleksibel

Dalam dialog, Andreas mengusulkan agar pemerintah memperkuat sistem pendampingan usaha. Pendampingan dinilai penting agar penerima KUR dapat mengelola modal untuk tumbuh, bukan sekadar meminjam.

"Bukan hanya sekadar kucuran dana. Fleksibilitas pembayaran utang hingga suku bunga yang ramah bagi sektor usaha mikro akan terus saya tekankan dalam pembahasan di Senayan,"

Ia juga menyoroti perlunya skema bunga dan tenor yang sesuai dengan kemampuan pelaku usaha mikro. Skema seperti itu diharapkan mengurangi beban balik dan meningkatkan kelangsungan usaha.

Penguatan ekosistem dan HAKI

Andreas menawarkan konsep closed-loop system untuk membangun rantai pasok lokal yang saling terhubung. Konsep ini bertujuan meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk daerah.

"Kuncinya ada pada kehadiran integrator, dan Gelora Garden ini sudah sangat bagus menjalankan peran sebagai UMKM Hub dengan dukungan solid dari pemerintah desa,"

Ia menambahkan perlunya peran aktif pemerintah daerah dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dalam mendampingi pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), agar produk lokal mendapat perlindungan hukum dan nilai komersial lebih baik.

"Kami mendorong Pemda dan KADIN untuk hadir mengawal dan mendampingi proses pendaftaran hak cipta para pelaku UMKM dari awal hingga selesai,"

Dengan langkah tersebut, Andreas berharap KUR tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan, tetapi juga katalis bagi UMKM untuk naik kelas dan memperkuat ekonomi daerah.