DPR Minta Kemenhaj Antisipasi Dampak Geopolitik pada Haji

Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, mengingatkan Kementerian Haji dan Umrah untuk menyiapkan antisipasi terhadap tantangan penyelenggaraan ibadah haji ke depan, terutama dampak dari situasi geopolitik di wilayah Timur Tengah. Pernyataan itu disampaikan pada 18 Juni 2026 sebagai respons atas hasil evaluasi penyelenggaraan haji 1447H/2026M.

Ancaman geopolitik dan stabilitas kawasan

Abidin menekankan bahwa tantangan haji tidak hanya soal peningkatan layanan, tetapi juga terkait kondisi politik regional yang berpotensi memengaruhi kelancaran operasional di Tanah Suci.

"Dalam tantangan haji ke depan tentu situasi kondisi geopolitik di Timur Tengah yang mudah-mudahan terus membaik,"

Ia meminta agar pemerintah memantau perkembangan kawasan dan menyiapkan langkah mitigasi agar penyelenggaraan tetap aman dan terkoordinasi.

Evaluasi penyelenggaraan 1447H/2026M

Hasil evaluasi yang dibahas pimpinan DPR dan Kementerian Haji serta pihak terkait menunjukkan sejumlah keberhasilan, termasuk perbaikan layanan transportasi, akomodasi, katering, dan fasilitas kesehatan bagi jemaah.

Komitmen transformasi layanan menjadi fokus utama agar penyelenggaraan haji semakin profesional, nyaman, dan aman bagi jamaah Indonesia.

Tekanan biaya dan pengurangan masa tunggu

Pimpinan DPR menyatakan keterlibatan legislatif dalam mengawal penetapan BPIH berhasil menekan biaya haji secara signifikan dalam dua tahun terakhir. Perhatian khusus juga diarahkan pada pengurangan masa tunggu pendaftaran.

Menurut catatan rapat, antrean yang semula hampir 35–40 tahun berhasil ditekan menjadi sekitar 26 tahun. Hal ini dinilai sebagai capaian penting meski masih memerlukan upaya lanjutan.

Pengawalan hak jemaah dan layanan khusus

Komisi VIII menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan haji hingga seluruh jemaah kembali, dengan perhatian pada hak-hak jamaah, termasuk layanan khusus untuk lansia dan penyandang disabilitas.

Komitmen itu ditegaskan guna memastikan setiap calon jemaah mendapatkan pelayanan yang aman, bermartabat, dan sesuai standar hingga kepulangan kloter terakhir pada 1 Juli 2026.

Sinergi antarlembaga

Keberhasilan tahun ini disebut hasil sinergi antara Kementerian Haji dan Umrah, Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI di Arab Saudi, otoritas Arab Saudi, DPR, dan para petugas haji.

Abidin berharap capaian positif menjadi fondasi untuk peningkatan layanan yang berkelanjutan dan kesiapan menghadapi dinamika kawasan ke depan.