PDI-P Malang Tolak WFH untuk ASN, Minta Penertiban BBM Subsidi

MALANG — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Malang mempertanyakan urgensi wacana penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pasca-kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pernyataan itu disampaikan Rabu, 24 Juni 2026, oleh Sekretaris Fraksi Harvard Kurniawan.

Fraksi: WFH bukan solusi energi

Fraksi menilai WFH berpotensi mengganggu kualitas pelayanan publik dan bukan solusi untuk persoalan energi. Mereka menilai kebijakan itu justru mengalihkan perhatian dari isu utama, yaitu penertiban penggunaan BBM subsidi oleh pejabat dan ASN.

Harvard meminta pemerintah daerah menjelaskan dasar dan urgensi wacana WFH secara terbuka. Jika alasan kebijakan terkait kelangkaan atau tekanan pasokan energi, data harus disampaikan kepada publik.

"Justru solusi paling mendesak adalah memastikan seluruh pejabat dan ASN menyetop penggunaan BBM bersubsidi. Mereka ini dibayar negara, jadi sudah semestinya punya inisiatif untuk tidak memakai BBM subsidi,"

Desakan inspeksi dan sanksi

Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Kota Malang melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap kendaraan dinas dan pribadi pejabat serta ASN. Tujuannya memastikan tidak ada penyalahgunaan hak beli BBM bersubsidi.

Harvard menegaskan penertiban harus disertai sanksi tegas bagi yang terbukti melanggar. Ia juga menyarankan pencabutan fasilitas seperti barcode pembelian untuk pihak yang menyalahgunakan.

"Perlu dicek kendaraan teman-teman ASN dan anggota dewan, apakah punya barcode untuk membeli BBM subsidi. Kalau ada, cabut saja dan beri sanksi tegas,"

Perlindungan bagi ASN berpenghasilan rendah

Meskipun tegas terhadap penyalahgunaan, Fraksi mengingatkan pemerintah agar tidak memukul rata kebijakan yang berdampak ke seluruh ASN. Jika WFH diperluas, pemerintah diminta mengkaji kondisi ekonomi staf dan pegawai golongan bawah.

Harvard mencontohkan akses transportasi yang terbatas bagi ASN yang berdomisili jauh dari kota. Ia juga menekankan peralihan ke kendaraan listrik bukan solusi instan karena kondisi ekonomi saat ini.

"Tidak mungkin ASN yang rumahnya jauh, misalnya di daerah Wagir, harus dipaksa bersepeda ke Kota Malang. Mau beralih ke kendaraan listrik itu juga tidak semudah itu, karena kondisi ekonomi saat ini sedang sulit,"

Prioritas: Subsidi untuk yang berhak

Harvard menegaskan kenaikan harga BBM non-subsidi tidak menjadi beban berarti bagi pejabat yang berkecukupan. Yang penting, menurut dia, adalah memastikan BBM subsidi tersedia untuk masyarakat yang berhak.

"Saya sendiri pakai Pertadex, mau naik atau turun ya saya nikmati saja. Itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai pejabat. Kecuali masyarakat yang tidak mampu, silakan membeli yang subsidi sesuai regulasi yang ada,"

Penutup: Harap kebijakan matang

Fraksi PDI Perjuangan berharap Pemerintah Kota Malang menyusun kebijakan dengan hati-hati agar tidak mengganggu pelayanan publik dan tidak menambah tekanan bagi kelompok rentan. Pemerintah diminta mengutamakan penertiban penggunaan BBM subsidi dan transparansi data sebelum meluncurkan kebijakan signifikan seperti WFH.