Komisi IV Soroti Bangunan Tanpa PBG, Potensi Kebocoran PAD Medan

Medan — Komisi IV DPRD Medan menyoroti banyaknya bangunan di Kota Medan yang didirikan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang diduga menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi PBG. Pernyataan ini disampaikan saat pertemuan dengan awak media pada Kamis (4/6), ketika anggota dewan mengingatkan pentingnya penertiban dan perbaikan mekanisme pengurusan PBG.

Minimnya PAD dan penyebab utama

Wakil Ketua Komisi IV, Dame Duma Sari Hutagalung, menyebut rendahnya kepatuhan pemilik bangunan membuat potensi penerimaan daerah dari retribusi PBG menjadi kecil. Menurutnya, ada dua faktor utama yang mendorong ketidakpatuhan: biaya konsultan yang dinilai tinggi dan proses administrasi yang rumit.

Selain kehilangan PAD, Dame menekankan banyak bangunan juga melanggar roilen, jalur hijau, dan garis sempadan yang berpotensi merusak estetika kota.

Inisiatif pembentukan Pansus PBG

Menanggapi kondisi tersebut, Komisi IV menginisiasi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PBG. Pansus akan bertugas menelusuri permasalahan, memeriksa kelayakan aturan yang ada, serta merancang rekomendasi perubahan kebijakan.

Langkah ini diharapkan membantu menemukan akar masalah serta merumuskan solusi yang realistis dan dapat diimplementasikan bersama Pemko Medan.

Keterangan anggota dewan

Menurut Dame, 'Akibatnya berdampak minimnya perolehan PAD Pemko Medan. Parahnya lagi, banyak bangunan berdiri melanggar roilen, jalur hijau garis sempadan bangunan. Yang pasti merusak estetika kota.'

Dame menegaskan bahwa Pansus akan mempelajari keluhan masyarakat tentang biaya konsultan dan birokrasi untuk menilai apakah perlu revisi mekanisme yang berlaku.

Langkah yang direncanakan

Pansus berencana berkonsultasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, untuk menelaah regulasi yang mengatur mekanisme PBG. Tujuannya adalah menyederhanakan proses pengurusan tanpa mengabaikan aturan teknis dan keselamatan bangunan.

Komisi IV juga menekankan perlunya sinergi antara DPRD dan Pemko Medan agar upaya memaksimalkan PAD tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Dampak dan harapan

Penertiban PBG dan perbaikan mekanisme administrasi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pemilik bangunan, menutup celah kebocoran PAD, serta memperbaiki penataan kota. Komisi IV mengajak semua pihak untuk mendukung langkah Pansus sehingga rekomendasi yang dihasilkan bersifat aplikatif dan berpihak pada kepentingan publik.