Wamendagri: Utamakan Patroli daripada Sayembara Tangkap Begal
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (Pemda) lebih mengedepankan patroli ketimbang menggelar sayembara untuk menangkap pelaku begal. Pernyataan itu disampaikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026, sebagai respons terhadap sayembara yang diumumkan Gubernur Jawa Barat.
Patroli sebagai langkah utama
Bima Arya menilai patroli memberi kesan nyata bahwa pemerintah dan aparat hadir melindungi masyarakat. Menurutnya, langkah ini lebih efektif untuk mencegah dan menekan aksi kejahatan jalanan.
"Menurut saya patroli itu kunci. Patroli itu memberikan kesan bahwa pemerintah dan aparat itu hadir di lapangan,"
Koordinasi dengan aparat penegak hukum
Wamendagri menegaskan inovasi di daerah boleh saja dilakukan, tetapi tidak boleh mengurangi penegakan hukum atau mengganggu koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH). Ia menekankan pentingnya sinergi antara kepala daerah, kepolisian, dan Satpol PP.
"Ada kreasi-kreasi inovasi lain, tetapi setidaknya tidak kemudian mengurangi arti koordinasi dengan APH karena itu yang sangat terpenting. Ya, koordinasi kepala daerah bersama APH di daerah dan jajaran pemda itu sangat penting,"
Ia menambahkan agar inovasi tidak melemahkan penegakan aturan dan harus berada dalam koridor hukum. Kepala daerah diminta memastikan sistem berjalan dan tugas aparat terlaksana secara maksimal.
"Tetap koordinasi bersama APH dan jajaran yang ada di pemda seperti Pol PP, Kesbang. Jadi kalaupun ada inovasi-inovasi lain itu tidak berarti melemahkan penegakan hukum,"
Tanggapan singkat Wakapolri
Sementara itu, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo memilih enggan berkomentar saat ditanya soal polemik sayembara tersebut. Ia menunjukkan sikap singkat dan mengarahkan persoalan ke wilayah setempat.
"Oh itu wilayah Bandung,"
Implikasi dan langkah ke depan
Pernyataan Wamendagri menggarisbawahi dua poin utama: prioritas tindakan preventif di lapangan dan pentingnya koordinasi antar-institusi. Jika kepala daerah mengikuti saran ini, fokus anggaran dan sumber daya dapat dialihkan ke peningkatan patroli dan penguatan sistem hukum lokal.
Diskusi soal cara menanggulangi begal diperkirakan akan berlanjut, terutama terkait batasan langkah inovatif di tingkat daerah. Namun, pesan yang jelas dari pemerintah pusat adalah semua upaya harus berjalan dalam koridor hukum dan terkoordinasi dengan aparat penegak hukum.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...