Komisi XII Bahas Pagu Kementerian Investasi 2027 Rp625,14 Miliar

Komisi XII DPR membahas pagu indikatif Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp625.140.750.000 dalam rapat kerja bersama Menteri Investasi Rosan Roeslani, Senin, 15 Juni 2026. Pembahasan mencakup rincian alokasi program, target realisasi investasi, dan permintaan anggaran tambahan dari kementerian.

Rincian pagu indikatif

Wakil Ketua Komisi XII, Dony Maryadi Oekon, menyatakan pagu itu terbagi ke dalam dua program utama kementerian. Program dukungan manajemen memperoleh porsi terbesar, sedangkan program penanaman modal dan hilirisasi menerima porsi lebih kecil.

Target investasi 2027

Dalam kesempatan sama, Menteri Investasi Rosan memaparkan target nasional yang menjadi acuan kementerian. Menurut Rosan, Kementerian Investasi ditargetkan mencapai realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada 2027, atau naik 13,8 persen dibanding target 2026.

"Sesuai rancangan RKP tahun 2027, Kementerian Investasi ditargetkan mencapai realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun. Atau 13,8 persen lebih tinggi dibanding target 2026," kata Rosan.

Usulan anggaran dan kesenjangan

Untuk mendukung target tersebut, kementerian mengusulkan anggaran sebesar Rp2,19 triliun. Namun, pagu indikatif yang diterima DPR saat ini hanya Rp625,14 miliar, turun sekitar 37,6 persen dari alokasi tahun 2026.

Rosan menyebut pagu ini baru memenuhi sekitar 52 persen dari kebutuhan minimal kementerian yang diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun. Karena itu, kementerian mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar.

"Kami berharap dukungan pimpinan dan anggota Komisi XII. Agar tambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar sesuai kebutuhan minimal dapat terpenuhi," ujar Rosan.

Tindak lanjut DPR

Pada penutupan rapat, Komisi XII menyatakan memahami penjelasan Menteri Investasi terkait pagu indikatif 2027. Komisi akan melakukan pendalaman bersama jajaran eselon I kementerian pada rapat berikutnya untuk membahas kebutuhan anggaran lebih rinci.

Keputusan akhir mengenai penambahan anggaran dan penetapan pagu tahun 2027 akan bergantung pada proses lanjutan antara Komisi XII, Kementerian Investasi, dan mekanisme pembahasan anggaran di DPR.