Kementerian Investasi Ajukan Tambahan Anggaran Rp578,93 Miliar
Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar untuk tahun anggaran 2027 guna memenuhi kebutuhan minimal kementerian yang mencapai Rp1,2 triliun. Permohonan itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI pada Senin, 15 Juni 2026, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Permintaan dan alasan pengajuan
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung target realisasi investasi 2027. Target tersebut ditetapkan lebih tinggi dibanding 2026 sehingga memerlukan dukungan anggaran.
"Sesuai rancangan RKP tahun 2027, Kementerian Investasi ditargetkan mencapai realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun. Atau 13,8 persen lebih tinggi dibanding target 2026,"
Rosan menjelaskan kementerian mengusulkan pagu sebesar Rp2,19 triliun untuk operasional dan program yang mendukung pencapaian target investasi tersebut.
Pagu indikatif yang diterima dan dampaknya
Meski mengusulkan lebih besar, pagu indikatif yang diberikan pemerintah kepada kementerian saat ini hanya Rp625,14 miliar. Angka ini menurut Rosan turun signifikan, yaitu sekitar 37,6 persen dibanding alokasi tahun 2026.
Rosan menilai pagu saat ini baru memenuhi sekitar 52 persen dari kebutuhan minimal kementerian sehingga memicu permintaan tambahan anggaran ke DPR.
"Untuk mendukung pencapaian tersebut, kami mengusulkan anggaran sebesar Rp2,19 triliun. Namun pagu indikatif yang kami terima saat ini adalah Rp625,14 miliar atau turun 37,6 persen dari alokasi 2026,"
Rincian pagu indikatif 2027
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, memaparkan rincian pagu indikatif yang disetujui untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun anggaran 2027. Alokasi itu dibagi ke dalam dua program utama.
| Program | Alokasi (Rp) |
|---|---|
| Program dukungan manajemen | Rp470.957.046.000 |
| Program penanaman modal dan hilirisasi | Rp154.183.659.000 |
"Dengan rincian sebesar Rp470.957.046.000 untuk program dukungan manajemen. Dan sebesar Rp154.183.659.000 untuk program penanaman modal dan hilirisasi,"
Konsekuensi terhadap target investasi
Target investasi Kementerian yang tercantum dalam rancangan RKP 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik 13,8 persen dari target 2026. Penurunan pagu indikatif dan kebutuhan tambahan anggaran berpotensi mempengaruhi kapasitas pelaksanaan program yang mendukung pencapaian target tersebut.
Rosan meminta dukungan penuh dari pimpinan dan anggota Komisi XII DPR agar tambahan anggaran Rp578,93 miliar dapat disetujui sehingga kebutuhan minimal kementerian sebesar Rp1,2 triliun terpenuhi dan program strategis investasi berjalan sesuai target.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
KAI Siapkan 1.232 Hunian Terjangkau di TOD Manggarai
KAI menyiapkan 1.232 hunian terjangkau di TOD Manggarai pada Blok F dan G; peletakan batu pertama dijadwalka...
MyPertamina Pasar Rakyat di GBK, 16-17 Agustus 2026
PT Pertamina Patra Niaga menggelar MyPertamina Pasar Rakyat di Hutan Kota GBK 16-17 Agustus 2026; bazaar UMK...
Desa Bugisan Kembangkan Wisata Budaya, Pendapatan Naik 56%
Desa Bugisan, Klaten, tingkatkan pendapatan wisata 56,3% jadi Rp767 juta lewat pengembangan seni, UMKM, dan...
DSI Dinilai Efektif Tekan Under Invoicing, Cakupan Diperluas
DSI dinilai efektif menekan under invoicing pada ekspor; pengawasan kini mencakup batu bara, sawit, dan ferr...
Promo Whoosh HUT ke-81: Tiket Mulai Rp8.800, Diskon hingga Rp200.000
KCIC tawarkan tiket Whoosh mulai Rp8.800 (7-17 Agustus 2026) dan potongan hingga Rp200.000 lewat Traveloka;...
CRESTA: Hunian Tepi Danau dengan Cicilan Mulai Rp3 Juta-an
Damai Putra Group luncurkan CRESTA, hunian tepi danau di Kota Harapan Indah dengan cicilan mulai Rp3 juta-an...