Kementerian Investasi Ajukan Tambahan Anggaran Rp578,93 Miliar
Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar untuk tahun anggaran 2027 guna memenuhi kebutuhan minimal kementerian yang mencapai Rp1,2 triliun. Permohonan itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI pada Senin, 15 Juni 2026, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Permintaan dan alasan pengajuan
Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk mendukung target realisasi investasi 2027. Target tersebut ditetapkan lebih tinggi dibanding 2026 sehingga memerlukan dukungan anggaran.
"Sesuai rancangan RKP tahun 2027, Kementerian Investasi ditargetkan mencapai realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun. Atau 13,8 persen lebih tinggi dibanding target 2026,"
Rosan menjelaskan kementerian mengusulkan pagu sebesar Rp2,19 triliun untuk operasional dan program yang mendukung pencapaian target investasi tersebut.
Pagu indikatif yang diterima dan dampaknya
Meski mengusulkan lebih besar, pagu indikatif yang diberikan pemerintah kepada kementerian saat ini hanya Rp625,14 miliar. Angka ini menurut Rosan turun signifikan, yaitu sekitar 37,6 persen dibanding alokasi tahun 2026.
Rosan menilai pagu saat ini baru memenuhi sekitar 52 persen dari kebutuhan minimal kementerian sehingga memicu permintaan tambahan anggaran ke DPR.
"Untuk mendukung pencapaian tersebut, kami mengusulkan anggaran sebesar Rp2,19 triliun. Namun pagu indikatif yang kami terima saat ini adalah Rp625,14 miliar atau turun 37,6 persen dari alokasi 2026,"
Rincian pagu indikatif 2027
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, memaparkan rincian pagu indikatif yang disetujui untuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun anggaran 2027. Alokasi itu dibagi ke dalam dua program utama.
| Program | Alokasi (Rp) |
|---|---|
| Program dukungan manajemen | Rp470.957.046.000 |
| Program penanaman modal dan hilirisasi | Rp154.183.659.000 |
"Dengan rincian sebesar Rp470.957.046.000 untuk program dukungan manajemen. Dan sebesar Rp154.183.659.000 untuk program penanaman modal dan hilirisasi,"
Konsekuensi terhadap target investasi
Target investasi Kementerian yang tercantum dalam rancangan RKP 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik 13,8 persen dari target 2026. Penurunan pagu indikatif dan kebutuhan tambahan anggaran berpotensi mempengaruhi kapasitas pelaksanaan program yang mendukung pencapaian target tersebut.
Rosan meminta dukungan penuh dari pimpinan dan anggota Komisi XII DPR agar tambahan anggaran Rp578,93 miliar dapat disetujui sehingga kebutuhan minimal kementerian sebesar Rp1,2 triliun terpenuhi dan program strategis investasi berjalan sesuai target.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...