Komisi V Setujui Pagu Indikatif Kementerian PU 2027 Rp98,47 Triliun

Komisi V DPR menyetujui pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp98,47 triliun pada Rabu, 17 Juni 2026. Dana ini ditetapkan untuk mendukung program infrastruktur yang berdampak langsung pada layanan dasar masyarakat.

Dasar persetujuan dan target anggaran

Persetujuan Komisi V mengacu pada Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Ketua Bappenas. Dokumen itu mencatat kebutuhan anggaran Kementerian PU mencapai Rp291 triliun, namun pagu awal yang disetujui sebesar Rp98,47 triliun.

Ketua Komisi V, Lasarus, menyatakan akan memperjuangkan peningkatan alokasi untuk membiayai program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku.

"Selanjutnya kami akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat."

Rincian alokasi utama

Kementerian PU merinci alokasi terbesar pada beberapa bidang prioritas. Penjelasan ini menunjukkan fokus pembiayaan pada infrastruktur strategis, jalan, irigasi, dan layanan dasar publik.

Fokus pada layanan dasar dan pemulihan bencana

Menteri PU, Dody Hanggodo, menekankan setiap anggaran harus diwujudkan menjadi layanan nyata bagi masyarakat. Ia menekankan prioritas pada irigasi, konektivitas jalan, jembatan yang aman, serta layanan air minum dan sanitasi yang terjangkau.

"Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa irigasi yang optimal, jalan terhubung, jembatan aman."

Untuk Prasarana Strategis, sebagian dana dialokasikan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, renovasi sekolah keagamaan, dan penanganan kawasan pascabencana. Pada bidang Sumber Daya Air, alokasi difokuskan pada irigasi, pengendalian banjir, dan infrastruktur pascabencana.

Infrastruktur Berbasis Masyarakat: investasi langsung ke lokal

Kementerian juga menyiapkan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) di 4.127 lokasi dengan alokasi Rp1,65 triliun. Program ini meliputi pembangunan irigasi kecil, air minum, sanitasi, pengelolaan sampah, dan infrastruktur ekonomi kawasan.

"Kami memberikan perhatian khusus pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat,"

Menurut Kementerian, IBM dinilai sebagai investasi strategis karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat dan berpotensi meningkatkan produktivitas pertanian serta memperkuat ekonomi lokal.

Dampak dan langkah selanjutnya

Persetujuan pagu indikatif ini merupakan langkah awal dalam proses penyusunan anggaran definitif. Komisi V dan Kementerian PU akan terus berkoordinasi untuk memperjuangkan penambahan anggaran sesuai kebutuhan program prioritas.

Peralihan dari pagu indikatif ke anggaran final akan mengikuti mekanisme pembahasan antara DPR, pemerintah, dan pihak terkait sebelum ditetapkan dalam anggaran akhir 2027.