Komisi IV Minta Publik Optimistis Soal Swasembada Pangan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, mengajak publik optimistis mencapai swasembada pangan.

Pernyataan itu disampaikan melalui keterangan tertulis pada Sabtu, 30 Mei 2026. Ia meminta masyarakat tidak terjebak narasi pesimisme yang bisa melemahkan upaya ketahanan pangan nasional. Menurutnya, Indonesia punya sumber daya, lahan, petani, dan teknologi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri.

Alasan optimisme dan seruan dukungan

Ahmad Yohan menegaskan bahwa swasembada bukan hanya program sektor pertanian. Agenda ini berkaitan langsung dengan ketahanan nasional, kedaulatan negara, dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dukungan publik dan pengawasan menjadi kunci keberhasilan.

"Kita harus tetap optimistis. Bangsa ini memiliki sumber daya, lahan, petani, teknologi, dan kemampuan untuk mewujudkan swasembada pangan,"

Ia menambahkan bahwa kritik yang konstruktif lebih berguna daripada pesimisme. Komisi IV berharap kebijakan dan program yang sudah berjalan mendapat masukan yang membangun.

Data capaian pertanian sebagai basis optimisme

Optimisme Komisi IV didukung oleh data produksi nasional. Produksi gabah kering giling naik dari sekitar 53 juta ton pada 2024 menjadi 60,34 juta ton pada 2025. Produksi beras 2025 tercatat 34,69 juta ton, melebihi kebutuhan konsumsi nasional sekitar 31 juta ton.

Sementara itu, cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai 5,3 juta ton pada Mei 2026. Angka itu merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah negara. Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan Nilai Tukar Petani pada Maret 2026 mencapai 125,35, level tertinggi dalam 34 tahun terakhir.

Imbauan sikapi isu iklim secara proporsional

Selain dorongan optimisme, Ahmad Yohan mengingatkan agar publik tidak mudah panik terhadap prediksi iklim berlebihan. Ia menyebut istilah Godzilla El Nino harus ditanggapi berdasar data ilmiah dan analisis yang sahih.

"Jangan sampai muncul narasi-narasi yang bisa membuat masyarakat panik. Bahkan mengganggu stabilitas negara,"

Komisi IV meminta keterbukaan informasi dari pemerintah dan lembaga ilmiah. Risiko iklim tetap harus diantisipasi, namun langkah mitigasi perlu berbasis bukti.

Pemberantasan mafia pangan dan pengawasan

Yohan juga mendukung penguatan pengawasan sektor pangan dan pemberantasan praktik mafia yang merugikan petani. Menurutnya, praktik curang memperlemah upaya kemandirian pangan dan mengurangi kesejahteraan petani.

Dengan kombinasi kebijakan, dukungan publik, dan pengawasan, Komisi IV optimistis Indonesia dapat memperkuat posisi dalam menghadapi tantangan global dan memastikan pasokan pangan bagi seluruh rakyat.