Pemerintah Optimalkan Cadangan Pangan untuk Jaga Stabilitas Harga
Pemerintah Optimalkan Pemanfaatan Cadangan Pangan demi Jaga Stabilitas
Pemerintah meningkatkan pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk meredam potensi lonjakan harga dan menjaga daya beli masyarakat menjelang paruh kedua 2026. Kebijakan ini diumumkan pada Senin, 22 Juni 2026, dan ditujukan untuk mengintervensi pasar dengan cepat saat terjadi tekanan harga.
Stok CPP dan operasi pasar
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy menyatakan bahwa kuantitas stok CPP saat ini dalam kondisi aman. Perum Bulog sebagai operator utama diminta menggelontorkan beras cadangan secara terjadwal melalui operasi pasar murah untuk meredam spekulasi dan menahan kenaikan harga.
"Pemerintah mengoptimalkan Cadangan Pangan Pemerintah untuk melakukan intervensi pasar. Penyaluran bantuan pangan dalam bentuk komoditas beras juga terus digulirkan kepada jutaan keluarga penerima manfaat di berbagai daerah," ujar Sarwo Edhy.
Perluasan ke komoditas strategis
Tidak hanya beras, pemerintah mulai menghimpun cadangan untuk komoditas strategis lain seperti jagung dan kedelai. Penguatan stok multikomoditas ini bertujuan melindungi kelangsungan usaha peternak dan perajin lokal. Langkah ini juga mengurangi ketergantungan pada pasokan impor saat gangguan global terjadi.
Modernisasi penyimpanan dan teknologi perawatan
Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk memperbarui sistem manajemen penyimpanan di gudang-gudang Bulog di seluruh nusantara. Teknologi perawatan mutakhir diterapkan demi menjaga mutu fisik beras cadangan selama masa simpan agar tetap layak edar.
Poin tindakan yang dilakukan:
- Distribusi beras cadangan melalui operasi pasar murah secara terjadwal.
- Pengumpulan cadangan jagung dan kedelai untuk ketahanan pasokan.
- Pembaruan sistem manajemen gudang dan penerapan teknologi perawatan.
"Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah ini menjadi instrumen utama kami dalam menghadapi kondisi darurat," tambah Sarwo Edhy.
Kesiapsiagaan, transparansi, dan sinergi
Kesiapsiagaan cadangan nasional juga disiapkan untuk menopang kebutuhan konsumsi bila terjadi bencana alam atau guncangan pasokan tak terduga. Pemerintah menegaskan pentingnya pengelolaan yang transparan dan akuntabel, serta mengedepankan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan ini.
"Sinergi lintas sektor akan terus diperkuat. Hal ini demi memastikan pengelolaan cadangan pangan nasional berjalan dengan prinsip transparan dan akuntabel," kata Sarwo Edhy.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas harga pangan dan melindungi daya beli kelompok masyarakat rentan sepanjang sisa tahun ini.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Ekspor Minyak Atsiri Tembus USD348,7 Juta, Kemenperin Pacu Hilirisasi
Ekspor minyak atsiri Indonesia naik ke USD348,7 juta pada 2025; Kemenperin dorong hilirisasi untuk tambah ni...
BI Pertahankan Suku Bunga, Rupiah Menguat hingga Rp17.840
BI pertahankan suku bunga 5,75%; rupiah menguat 0,12% ke Rp17.840 per USD pada penutupan perdagangan Rabu, 1...
Secure Parking Kelola 1.700 Titik, Hampir 2 Juta Kendaraan Sehari
Secure Parking mengelola 1.700 titik parkir di Indonesia dan melayani hampir 2 juta kendaraan setiap hari, d...
BI Tahan Suku Bunga, IHSG Melemah 0,86% ke 6.394
IHSG turun 0,86% ke 6.394 pada 19 Agustus 2026 setelah BI mempertahankan suku bunga 5,75%; nilai transaksi R...
Pasokan Energi Jadi Prioritas Pertamina Pascagempa NTT
FKBI meminta pasokan BBM dan LPG jadi prioritas penanganan pascagempa NTT agar distribusi logistik dan aktiv...
IHSG Anjlok Jeda Siang, Investor Tunggu Keputusan Suku Bunga BI
IHSG melemah 0,60% pada jeda siang 19 Agustus 2026; investor menanti keputusan suku bunga BI dan terpengaruh...