Operasi Patuh 2026: Korlantas Fokus Penegakan Digital ETLE

Korlantas Polri akan menggelar Operasi Patuh 2026 pada 8-21 Juni 2026 dengan fokus pada penegakan hukum digital melalui sistem ETLE. Pengumuman ini disampaikan saat apel di Lapangan NTMC Korlantas Polri, Senin, 25 Mei 2026.

Waktu, konsep, dan pelaksanaan

Operasi berjalan dua minggu dan mengusung konsep operasi mandiri kewilayahan. Pelaksanaan disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing untuk meningkatkan efektivitas penindakan.

Fokus penegakan: ETLE dan transformasi digital

Transformasi digital menjadi titik tekan utama operasi. Korlantas meminta seluruh jajaran memaksimalkan dukungan teknis dan operasional agar sistem ETLE bekerja optimal di lapangan.

“Operasi Patuh tahun ini lebih mengedepankan penegakan hukum berbasis digital melalui ETLE. Seluruh jajaran diminta mempersiapkan dukungan pelaksanaan secara maksimal.”

Pelanggaran prioritas

Operasi menargetkan pelanggaran yang menghambat fungsi pembacaan kamera ETLE. Beberapa bentuk pelanggaran yang akan mendapat perhatian khusus antara lain penghilangan atau penutupan pelat nomor, serta penggunaan stiker atau cat untuk menyamarkan nomor kendaraan.

“Pelanggaran tersebut menghambat sistem pembacaan kamera ETLE. Sehingga memperlambat dalam proses penegakan hukum elektronik.”

Metode penindakan dan proporsi

Model penindakan dibagi antara penegakan elektronik dan konvensional. Mayoritas tindakan akan mengandalkan ETLE, namun penindakan langsung tetap diterapkan untuk pelanggaran yang berisiko keselamatan.

Kabag Ops Korlantas menyampaikan rincian komposisi penindakan sebagai berikut:

• 60% penindakan menggunakan ETLE (elektronik)
• 30% penindakan berupa tilang konvensional di lapangan
• 10% penanganan lewat teguran simpatik

“Sementara 30 persen menggunakan tilang konvensional. Sementara itu 10 persen melalui teguran simpatik.”

Pendekatan humanis dan tujuan keseluruhan

Teguran simpatik tetap digunakan dalam kondisi tertentu untuk pendekatan humanis. Namun porsi teguran dibatasi agar tujuan operasi—peningkatan kepatuhan lalu lintas—tetap tercapai.

Operasi dirancang untuk mendorong kesadaran masyarakat melalui upaya preemtif, preventif, dan penegakan hukum yang terintegrasi. Langkah ini diharapkan memperbaiki ketertiban berlalu lintas dan mempercepat proses penegakan hukum elektronik di seluruh wilayah.