Menteri Dorong Biodiversitas Jadi Penggerak Ekonomi Hijau
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan keanekaragaman hayati Indonesia harus menjadi penggerak ekonomi hijau berkelanjutan, bukan sekadar objek konservasi. Pernyataan itu disampaikan pada Biodiversity+ Business Forum di Jakarta, Kamis, 23 Juli 2026. Forum mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi, startup, dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas pemanfaatan biodiversitas sebagai modal alam.
Biodiversitas sebagai modal ekonomi
Jumhur menekankan Indonesia perlu menjadi pelaku utama dalam ekonomi berbasis keanekaragaman hayati. Ia mengatakan kekayaan hayati nasional harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia, bukan dieksploitasi pihak lain. Pemerintah mendorong keterlibatan sektor swasta sebagai mitra strategis untuk melindungi dan memanfaatkan ekosistem secara bertanggung jawab.
Kita ingin orang Indonesia menjadi pelaku utama dalam ekonomi hijau yang sedang tumbuh ini. Indonesia harus menjadi pemimpin dalam pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati
Instrumen pendanaan dan kebijakan
Pemerintah sedang mengembangkan instrumen pendanaan seperti Biodiversity Credit untuk mendukung investasi berbasis alam. Menurut Jumhur, pengelolaan yang bertanggung jawab akan mendorong inovasi, investasi, dan pembangunan berkelanjutan. Upaya ini sejalan dengan RPJPN 2025–2045 dan komitmen Indonesia pada Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF).
Kolaborasi internasional dan dukungan GIZ
Forum mendapat dukungan Program Climate Impact Response and Biodiversity Management (ClimB) yang diimplementasikan oleh GIZ atas mandat Pemerintah Jerman melalui International Climate Initiative (IKI). Program ini memperkuat kerja sama Indonesia-Jerman dalam penyusunan kebijakan, peningkatan kapasitas, dan pengembangan kemitraan untuk perlindungan serta pemanfaatan keanekaragaman hayati.
GIZ Indonesia bekerja sama dengan sejumlah kementerian untuk memastikan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (IBSAP) 2025–2045. Dari sini, kita bisa melihat kekayaan hayati yang kita miliki, dan kita harus bertindak untuk melindungi kekayaan tersebut
Dampak dan langkah selanjutnya
Pemerintah berharap forum menumbuhkan kolaborasi baru antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan pengembang inovasi. Tujuannya menghadirkan proyek-proyek nature-positive yang memberi manfaat ekologis sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau. Langkah konkret berikutnya difokuskan pada penyusunan kerangka pendanaan, pilot project Biodiversity Credit, dan penguatan kapasitas pelaku usaha lokal.
Dengan pendekatan ini, Indonesia berupaya mengubah kekayaan hayati menjadi modal pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk generasi sekarang dan mendatang.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Prabowo: Gagasan Bukan Baru, Intinya Tegakkan UUD 1945
Presiden Prabowo menegaskan gagasannya adalah menegakkan UUD 1945, terutama Pasal 33 dan 34, saat berpidato...
Prabowo: Gagasannya Bukan Baru, Tujuan Tegakkan UUD 1945
Presiden Prabowo menyatakan gagasannya bukan baru; ia menegaskan ingin menegakkan Pasal 33 dan 34 UUD 1945 d...
Perpres Tata Kelola Kopdes Dikebut, Rampung Pekan Ini
Pemerintah menargetkan Perpres tata kelola Kopdes rampung pekan ini untuk mempercepat operasional Koperasi D...
Bulog Pastikan Kualitas Beras Bantuan Tahap II untuk 33,14 Juta KPM
Bulog periksa kualitas beras Banpang Tahap II di Sunter Timur jelang penyaluran Agustus 2026 untuk 33,14 jut...
Komdigi Perketat Pengawasan Registrasi SIM Berbasis Biometrik
Komdigi perketat pengawasan registrasi SIM berbasis biometrik; seluruh operator diwajibkan memastikan mitra...
Prabowo Minta Antisipasi Dampak Perang pada Pasokan Energi
Presiden Prabowo minta antisipasi terganggunya pasokan energi jika perang Timur Tengah berlanjut; ratas di I...