Ombudsman Desak Pembenahan BGN dan Kementerian Imipas
Ombudsman RI mendesak perbaikan tata kelola pelayanan publik dan kepatuhan administrasi total di lingkungan Badan Geologi Nasional (BGN) serta Kementerian Imipas. Desakan itu datang menyusul temuan potensi maladministrasi dan celah sistemik pada layanan izin tinggal WNA, kata anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, Selasa, 9 Juni 2026.
Temuan kajian dan rekomendasi awal
Ombudsman menyatakan telah menyerahkan hasil kajian berupa Rapid Assessment tentang tata kelola Program MBG kepada pihak BGN pada September 2025. Hasil kajian juga tercantum dalam Laporan Hasil Analisis Layanan Kewarganegaraan yang menyingkap celah administratif sistemik.
"Kami telah menyampaikan hasil kajian yang berisi potensi maladministrasi kepada pimpinan BGN terdahulu. Namun, sangat disayangkan saran-saran perbaikan dan mitigasi konflik kepentingan tidak diindahkan secara maksimal di lapangan,"
Menurut Ombudsman, rekomendasi tersebut belum diimplementasikan secara memadai sehingga perlu evaluasi menyeluruh.
Isu pelayanan imigrasi dan kerentanan sistem
Selain BGN, Ombudsman menyoroti kelemahan di sektor imigrasi. Temuan menunjukkan minimnya sarana dan prasarana pengaduan bagi WNA di kantor-kantor imigrasi.
Kondisi ini, kata Ombudsman, berpotensi menutup akses pengawasan publik dan membuka ruang bagi intimidasi, ketidakkepatutan petugas, hingga pungutan tidak resmi.
Tuntutan konkret kepada Kementerian Imipas
Ombudsman mendesak Kementerian Imipas untuk segera menyediakan fasilitas pengaduan khusus bagi WNA di seluruh kantor imigrasi Indonesia. Kepatuhan terhadap pengawasan pelayanan publik disebut sebagai instrumen utama untuk menjamin akuntabilitas program prioritas negara.
Langkah lanjutan Ombudsman
Dalam waktu dekat Ombudsman akan menggelar rapat koordinasi tatap muka dengan pihak BGN. Pertemuan bertujuan mendapatkan gambaran terkini mengenai perbaikan tata kelola dan memetakan butir-butir rekomendasi yang perlu diikuti oleh pimpinan baru.
Ombudsman juga menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi langsung dengan pimpinan baru BGN dan instansi terkait guna memastikan tindak lanjut rekomendasi.
Catatan akhir: Penekanan Ombudsman adalah pada kepatuhan administrasi dan penyediaan sarana pengaduan sebagai langkah awal memperkuat pengawasan dan mencegah maladministrasi.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...